PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Permasalahan hukum yang terjadi terhadap konsumen transaksi jual beli online adalah banyaknya akun penipuan bisnis jual online yang beredar di situs internet maupun jejaring sosial. Namun seringkali terjadi para korban penipuan online tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi atau bank dengan alasan jumlah transaksi yang sedikit. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam cybercrime dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat penulis simpulkan, bahwa: 1. Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE. Contoh kasus dalam perkara putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; atau Kedua Pasal 378 KUHP. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut pelaku bersalah atas dakwaan yakni Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim dengan yakni menerapkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dan tepat.

1.  UEU-Undergraduate-11776-cover.Image.Marked.pdf - 136 KB
2.  UEU-Undergraduate-11776-pengesahan.Image.Marked.pdf - 734 KB
3.  UEU-Undergraduate-11776-persetujuan.Image.Marked.pdf - 609 KB
4.  UEU-Undergraduate-11776-publikasi.Image.Marked.pdf - 845 KB
5.  UEU-Undergraduate-11776-pernyataan.Image.Marked.pdf - 641 KB
6.  UEU-Undergraduate-11776-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 378 KB
7.  UEU-Undergraduate-11776-abstrak.Image.Marked.pdf - 375 KB
8.  UEU-Undergraduate-11776-daftar isi.Image.Marked.pdf - 460 KB
9.  UEU-Undergraduate-11776-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 448 KB
10.  UEU-Undergraduate-11776-bab 1.Image.Marked.pdf - 531 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD