PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DAN KONVENSI 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI

Kehadiran pengungsi merupakan hal yang sangat fenomenal di dunia, sehingga harus mendapatkan perlindungan Internasional. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Tetapi meskipun belum meratifikasi Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan adanya Peraturan Presiden ini atas dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengungsi di Indonesia yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing yang ada di Indonesia sebagai Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum untuk menangani pengungsi dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negri dan Indonesia belum ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. uraian diatas apabila dikaitkan dengan teori monisme Indonesia dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan karena Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena hukum internasional lebih tinggi hirarkinya dari pada hukum nasional apabila memakai teori monisme. Dan beda halnya apabila Indonesia memakai teori dualisme meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didalamnya membahas mengenai pendidikan dan pekerjaan. Dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional.

1.  UEU-Undergraduate-14061-cover.Image.Marked.pdf - 215 KB
2.  UEU-Undergraduate-14061-pernyataan.Image.Marked.pdf - 265 KB
3.  UEU-Undergraduate-14061-pengesahan.Image.Marked.pdf - 284 KB
4.  UEU-Undergraduate-14061-persetujuan.Image.Marked.pdf - 238 KB
5.  UEU-Undergraduate-14061-publikasi.Image.Marked.pdf - 297 KB
6.  UEU-Undergraduate-14061-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 539 KB
7.  UEU-Undergraduate-14061-abstrak.Image.Marked.pdf - 354 KB
8.  UEU-Undergraduate-14061-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 357 KB
9.  UEU-Undergraduate-14061-daftar isi.Image.Marked.pdf - 436 KB
10.  UEU-Undergraduate-14061-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 454 KB
11.  UEU-Undergraduate-14061-bab1.Image.Marked.pdf - 471 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA