PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UNSUR KEBARUAN ATAS PATEN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG�UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 25 PK/PDT.SUS-HKI/2015)

Tan Suryanto Jaya mendaftarkan invensi paten sederhana kepada Direktorat Paten melalui serangkaian pemeriksaan substantif kemudian diterbitkan paten sederhana nomor ID S0001118 dengan judul �Bak Penampung Air�. Djaka Agustina menggugat Tan Suryanto Jaya dan Direktorat Paten ke Pengadilan Niaga karena paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (novelty), serta Direktorat Paten melaksanakan sistem pendaftaran paten yang kurang teliti dan cermat. Masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bentuk eksistensi perlindungan hukum terhadap unsur kebaruan atas paten, serta memberikan analisis juridis atas pertimbangan majelis hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan pembatalan paten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif sedangkan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis dimana semua bahan hukum atau referensi yuridis yang dikumpulkan, menggambarkan dan menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan putusan majelis hakim dan Mahkamah Agung. Dari hasil analisis yuridis diketahui bahwa paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (novelty) yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena berdasarkan fakta atas bukti di pengadilan terdapat kesamaan atas produk Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, produk tersebut merupakan duplikasi invensi yang dilakukan melalui bentuk lainnya. Atas Putusan Kasasi MA yang membatalkan paten sederhana tersebut berdasarkan kajian yuridis dalam penelitian bahwa belum sesuai dengan UU Paten, karena seharusnya unsur terpenting dalam pemberian hak paten sederhana bukan hanya unsur kebaruan, akan tetapi dalam suatu pertimbangan hakim atas perkara pembatalan paten setidaknya harus memuat: (1) identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan klaim dari paten yang hendak dibatalkan. Sedangkan atas Putusan Peninjauan Kembali MA sudah sesuai dengan ketentuan yuridis karena sebatas menguji apakah ada kekhilafan hakim/ kekeliruan nyata dalam ketentuan Pasal 67 huruf f UU Nomor 3 Tahun 2009. Adapun dasar hukum bentuk perlindungan hukum atas unsur kebaruan paten merujuk pasal 91 UU Paten dimana sudah memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Upaya perubahan UU Paten yang berlaku saat ini dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum khususnya ketentuan mengenai standar kebaruan paten sehingga terdapat persamaan persepsi/penafsiran atas kriteria kebaruan di semua kalangan.

1.  UEU-Undergraduate-7126-01 Halaman Judul.pdf - 28 KB
2.  UEU-Undergraduate-7126-02 Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf - 174 KB
3.  UEU-Undergraduate-7126-03 Tanda Persetujuan Pembimbing Skripsi.pdf - 176 KB
4.  UEU-Undergraduate-7126-04 Lembar Pengesahan Skripsi.pdf - 225 KB
5.  UEU-Undergraduate-7126-05 Abstrak.pdf - 33 KB
6.  UEU-Undergraduate-7126-06 Kata Pengantar.pdf - 182 KB
7.  UEU-Undergraduate-7126-07 Daftar Isi.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-7126-13 Daftar Pustaka.pdf - 52 KB
9.  UEU-Undergraduate-7126-14 Lampiran 25_PK_Pdt.Sus-HKI_2015.pdf - 402 KB
10.  UEU-Undergraduate-7126-bab1.pdf - 91 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN