PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEKERJA DAN PEMAKAI JASA SEKS MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (TINJAUAN PUTUSAN PERKARA KASUS NOMOR.267/PID.B/2015/PN.PGP)

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju memudahkan manusia dalam bekerja dan saling berkomunikasi satu sama lainya, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif. Perkembangan teknologi yang membawa dampak negatif tersebut membuat sebuah tindak pidana yang lebih modern atau lebih maju dalam bidang kesusilaan yaitu tindak pidana prostitusi menggunakan media online dimana tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui perangkat elektronik sehingga memudahkan para pelakunya untuk saling berkomunikasi. Sebenarnya di Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang mengatur masalah prostitusi yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi Peraturan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Prostitusi menggunakan media online hanya tertuju terhadap mucikari atau germo, sedangkan pihak pekerja seks dan pemakai jasa seks tidak mendapat sanksi pidana dimana hal tersebut sebenarnya termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-11491-cover.Image.Marked.pdf - 149 KB
2.  UEU-Undergraduate-11491-pengesahan.Image.Marked.pdf - 694 KB
3.  UEU-Undergraduate-11491-pernyataan.Image.Marked.pdf - 654 KB
4.  UEU-Undergraduate-11491-persetujuan.Image.Marked.pdf - 629 KB
5.  UEU-Undergraduate-11491-abstrak.Image.Marked.pdf - 206 KB
6.  UEU-Undergraduate-11491-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 285 KB
7.  UEU-Undergraduate-11491-daftar isi.Image.Marked.pdf - 213 KB
8.  UEU-Undergraduate-11491-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 354 KB
9.  UEU-Undergraduate-11491-lampiran.Image.Marked.pdf - 265 KB
10.  UEU-Undergraduate-11491-bab1.Image.Marked.pdf - 379 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• USULAN PERBAIKAN SISTEM KANBAN DI PT PROPAN RAYA
• PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF PADA PT. KAL STAR AVIATION
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SELULER HSPA (3,5G) MENUJU LTE (4G)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD