PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ATAS JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1489/K/PDT/2017)

Perjanjian asuransi (contract of indemnity) berlangsung antara dua pihak yang berkepentingan, yaitu antara penanggung (Insurer underwriter) dengan yang tertanggung (assured), Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Sebelum penutupan Asuransi Jiwa terdapat beberapa hal yang harus dijalankan tertanggung, salah satunya penerapan prinsip itikad baik (Utmost Good Faith), pengertian dari prinsip ini adalah mengenai informasi yang diberikan kepada penanggung terkait keadaan kesehatannya, dan bila dikemudian hari diketahui bahwa informasi tersebut palsu maka menurut pasal 251 KUHD, perjanjian asuransi tersebut batal dari awal. Misalnya Kasus Antara PT.Asuransi Jiwa Mega dengan Sussy Christiani yang didasari oleh Perjanjian Kredit antara Sussy Christiani dengan Bank Mega.Rumusan Masalah : Bagaimana klausul bank(banker�sclause) dalam polis asuransi jiwa terhadap perjanjian kredit? Dan Bagaimanakah Prinsip Itikad baik (Principle Of Utmost Good Faith) dalam sengketa Hukum Asuransi Jiwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/Pdt/2017?. Penelitian ini menggunakan Metodologi penelitian Normatif, yakni menggunakan Studi Pustaka, dari hasil penelitian atas perkara ini di dapat kesimpulan berupa : Penerapan Klausul Bank (Banker�s Clause) tidak lain adalah salah satu langkah Bank untuk meminimalisir kerugian (sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dunia Perbankan) apabila debitur yang telah diasuransikan jiwanya meninggal dunia, maka penerima ganti kerugian sekaligus untuk pelunasan pinjaman kredit adalah Bank, selaku pihak pemberi pinjaman. Dalam perkara ini penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang tidak memperhatikan pemenuhan prinsip itikad baik oleh tertanggung, tertanggung disini sudah jelas tidak mengimplementasikan prinsip itikad baik mengenai informasi kesehatan sebelum penutupan asuransi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi serta bukti yang dihadapkan di persidangan.

1.  UEU-Undergraduate-12726-cover.Image.Marked.pdf - 223 KB
2.  UEU-Undergraduate-12726-pengesahan.Image.Marked.pdf - 282 KB
3.  UEU-Undergraduate-12726-persetujuan.Image.Marked.pdf - 238 KB
4.  UEU-Undergraduate-12726-pernyataan keaslian.Image.Marked.pdf - 255 KB
5.  UEU-Undergraduate-12726-publikasi.Image.Marked.pdf - 334 KB
6.  UEU-Undergraduate-12726-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 395 KB
7.  UEU-Undergraduate-12726-abstrak.Image.Marked.pdf - 450 KB
8.  UEU-Undergraduate-12726-daftar isi.Image.Marked.pdf - 473 KB
9.  UEU-Undergraduate-12726-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 618 KB
10.  UEU-Undergraduate-12726-lampiran.Image.Marked.pdf - 448 KB
11.  UEU-Undergraduate-12726-bab 1.Image.Marked.pdf - 696 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD