PROSES PHK YANG DIAKIBATKAN KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 04/G/2012/PHI.PN.RL.R.)

Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk dapat menyambung hidupnya. Bekerja dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerja pada orang lain. Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja/buruh, agar mereka bias mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK. Dalam praktek, dikenal PHK biasa dan PHK yang di sebabkan karena kesalahan berat. PHK biasa adalah PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena pekerja mengundurkan diri atau sudah habis masa kontraknya. Sedangkan PHK dikarenakan kesalahan berat, adalah PHK yang dilakukan Pengusaha dengan merujuk ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan permohonan pekerja dan serikat pekerja/buruh tersebut, Mahkamah Konsitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 012/PUU-I/2003 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 04/G/2012/PHI.PN.RL.R? dan Apakah perusahaan dapat diperkenankan untuk menentukan kategori kesalahan berat diluar hal yang telah diatur dalam pasal 158 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (library reseaarch) berupa studi putusan nomor 04/G/2012/PHI.PN.RL.R yang digunakan untuk menemukan atau merumuskan bagaimana penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena telah melakukan kesalahan berat apa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalakan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa terkait dengan alasan berdasarkan hasil penyelidikan tim dari perusahaan tersebut kecelakaan yang dialami oleh tergugat merupakan akibat kelalaian dari tergugat sendiri. Selain itu menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia hukum pidana dalam hal ini penentuan apakah sebuah tindakkan merupakan kategori kesalahan berat haruslah melalui pengadilan bukan melalui tim investigasi dari perusahaan. Terkait dengan penepatan kesalahan berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pasal 158 Undang- undang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka konsekwnsinya putusan yang menggunakan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunan peraturannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1.  UEU-Undergraduate-6031-cover.pdf - 79 KB
2.  UEU-Undergraduate-6031-pengesahan.pdf - 2734 KB
3.  UEU-Undergraduate-6031-pernyataan.pdf - 2236 KB
4.  UEU-Undergraduate-6031-persembahan.pdf - 66 KB
5.  UEU-Undergraduate-6031-persetujuan.pdf - 2182 KB
6.  UEU-Undergraduate-6031-katapengantar.pdf - 71 KB
7.  UEU-Undergraduate-6031-abstrak.pdf - 66 KB
8.  UEU-Undergraduate-6031-daftarisi.pdf - 66 KB
9.  UEU-Undergraduate-6031-daftarpustaka.pdf - 218 KB
10.  UEU-Undergraduate-6031-putusan04G2012.pdf - 218 KB
11.  UEU-Undergraduate-6031-Putusan012PUUI2003.pdf - 395 KB
12.  UEU-Undergraduate-6031-bab1.pdf - 218 KB

• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
• ANALISA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT-PST/ DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, DISCLOSURE, PERKARA PENGADILAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2011-2013)
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• ANALISA YURIDIS ATAS PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR :419/PDT.G/2012/PN.TNG
• PERANAN DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS DALAM MEDIASI DAN PENGADILAN
• TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.339/Pid/B/2009/PN.JKT.SEL).
• BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR: 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs)
• ANALISIS YURIDIS DALAM KASUS MEREK �GOLD LABEL� ANTARA RICH PRODUCTION CORPORATION VS SAN MIGUEL CORPORATION (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 01/MEREK/2005/PN.NIAGA JKT.PST)