SOLUSI DISHARMONISASI KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG MENGENAI KAWASAN KHUSUS MEROKOK PENDEKATAN REKAYASA INFORMASI

Permasalahan penelitian ini adalah �Bagaimana solusi disharmonisasi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok dengan pendekatan rekayasa informasi?�. Adapun tujuan khusus penelitian sekaligus target inovasi adalah menemukan dan menerapkan solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok dengan pendekatan rekayasa informasi. Sedangkan urgensi atau keutamaan-nya adalah terciptanya harmonisasi antara ketentuan Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 dengan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 (sebagai ketentuan yang mengalami disharmonisasi) di Kabupaten Karawang. Sehingga menimbulkan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaan, adanya kepastian hukum, perda terlaksana secara efektif dan efisien, dan terhindar dari disfungsi perda, artinya perda dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur melalui penetapan kawasan khusus tanpa rokok (KTR) di Kabupaten Karawang. Adapun hasil penelitian awal menunjukkan bahwa solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok dengan pendekatan rekayasa informasi adalah diawali dengan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 mengesampingkan atau meniadakan aturan Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang. Selanjutnya demi kepastian hukum, DPRD Kabupaten Karawang harus mengamandemen Perda Nomor 6 Tahun 2011 dengan mencabut ketentuan Pasal 26-nya. Dalam rangka laporan hasil penelitian tahun pertama dari 3 (tiga) tahun masa penelitian sejak April 2018 sampai dengan Maret 2020, peneliti akan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu (1) evaluasi implementasi Pasal 26 Perda Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 Kabupaten Karawang mengenai KTR, (2) Pengambilan foto-foto KTR, dan (3) Focus Group Disscussion mengenai solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten Karawang mengenai KTR dengan pendekatan rekayasa informasi bersama para pihak terkait, terutama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, dan Kepala Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang beserta kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD