TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI BANK TERKAIT PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 96/PDT.G/2012/PN.SKA)

Dalam menjalankan usaha perkreditan perbankan, suatu bank harus selali menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko kredit yang mungkin terjadi sehingga bank selalu dalam keadaan sehat. Akan tetapi, dengan kewenangan yang dimilikinya, Direksi seringkali melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bank dan pimpinanya Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhatihati dalam menjalankan kegiatan usahany. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 diatas. Dapat ditemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehatihatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat 2, Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tugas dan kewenangan direksi bank yang berbentuk perseroan, pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan tanggung jawab hukum direksi bank yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan baha dalam hal Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi bank, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat dimintakan pertanggungjawabanya, baik berupa sanksi pidana, ganti rugi secara yang perdata maupun sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-7175-COVER.pdf - 28 KB
2.  UEU-Undergraduate-7175-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 878 KB
3.  UEU-Undergraduate-7175-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1077 KB
4.  UEU-Undergraduate-7175-SURAT PERNYATAAN.pdf - 1093 KB
5.  UEU-Undergraduate-7175-KATA PENGANTAR.pdf - 57 KB
6.  UEU-Undergraduate-7175-ABSTRAK.pdf - 35 KB
7.  UEU-Undergraduate-7175-DAFTAR ISI.pdf - 36 KB
8.  UEU-Undergraduate-7175-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 41 KB
9.  UEU-Undergraduate-7175-BABI.pdf - 63 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN