TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PASAR MODAL

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal. Pengertian pasar modal atau perdagangan efek secara sederhana adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli efek yang terdaftar di bursa itu (listed stock), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual beli efek. Tidak jarang untuk mendapat keuntungan, pelaku pasar modal menghalalkan segala cara. Tindakan memanipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek dan bukan merupakan sesuatau yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadan yang sebenarnya. Pembuktian dalam tindak pidana pasar modal itu sangat sulit dilakukan tidak seperti pembuktian pada tindak pidana lainnya. Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang kini memiliki wewenang dalam hal mengawasi kegiatan di pasar modal berupaya untuk menghadapi tindak pidana Pasar Modal dengan tindakan preventif dan represif.

1.  UEU-Undergraduate-7100-COVER.pdf - 27 KB
2.  UEU-Undergraduate-7100-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 465 KB
3.  UEU-Undergraduate-7100-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 377 KB
4.  UEU-Undergraduate-7100-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 388 KB
5.  UEU-Undergraduate-7100-KATA PENGANTAR.pdf - 156 KB
6.  UEU-Undergraduate-7100-ABSTRAK.pdf - 82 KB
7.  UEU-Undergraduate-7100-DAFTAR ISI.pdf - 85 KB
8.  UEU-Undergraduate-7100-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 171 KB
9.  UEU-Undergraduate-7100-BABI.pdf - 204 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN