PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur waktu tunggu bagi seorang isteri untuk melaksanakan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan dengan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah masa iddah bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya. berdasarkan putusan pengadilan agama perkawinan yang dilaksankandalam massa iddah dikatakan perkawinan yang tidak sah. Wanita yang masih dalam masa iddah, termasuk kategori wanita yang haram dinikahi pada waktu tertenu, hingga habis masa iddahnya. Jika perkawinan dalam masa iddah belum dilangsungkan maka terhadap pernikahan ini dapat dilakukan pencegahan sedangkan apabila pernikahannya sudah terlaksana maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena tidak melihat dari sisi masa iddah. Untuk itu, para pihak yang terkait lebih harus meniliti dengan cermat sebelum melaksankan suatu perkawinan.

1.  UEU-Journal-14534-11_0120.pdf - 540 KB

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN