PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257 K/PDT.SUS-BPSK/2019)

In everyday life, buying and selling transactions conducted by consumers with business actors often cause disputes due to losses suffered by consumers. Consumer Dispute Resolution itself can be done in two ways, namely in court or outside the court. Finally, consumers make complaints to BPSK. In its decision, BPSK granted the consumer s request. However, the appeal and cassation against BPSK s decision submitted by business actors canceled the BPSK s decision because BPSK was deemed not to have the authority to decide on the dispute because in the contract / agreement made by the parties it was agreed that if a dispute arises it would be resolved to the Lubuk Pakam District Court. The author is interested in conducting a case study on the authority of BPSK in resolving consumer disputes as well as legal remedies that can be done by consumers regarding not fulfilling the promised goods. The method that I use is a normative approach based on laws and regulations, books and legal journals. Based on research conducted, the authors conclude that based on the Consumer Protection Act, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has the authority to decide on consumer disputes between Lambok Budiman Hutagalung Consumers and Business Actors of PT. Grha Kirana Garden, but because in the agreement between the two parties the choice of forum was mentioned, namely through the District Court in the event of a dispute, the decision of the BPSK was canceled because it was deemed not to have the authority to adjudicate and decide upon the dispute and the consumer could claim the loss he suffered through the Court. Negeri Lubuk Pakam and this does not violate the principle of Ne Bis In Idem.

1.  UEU-Journal-20199-11_1342.pdf - 649 KB

1. Forum Ilmiah Indonusa
   https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1342/20199

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN