PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan untuk hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan / atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan semakin banyak barang dan / atau jasa di pasar. Kondisi ini sebenarnya memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan / atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan / atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa bisnis untuk mencari metode pemasaran yang efektif untuk meningkatkan minat beli konsumen pada barang dan / atau layanan yang mereka tawarkan. Metode yang tidak bijaksana sering digunakan yang dapat membahayakan konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat masalah, yaitu bagaimana sanksi pelaku usaha yang tidak memasukkan bahasa Indonesia dalam kartu garansi dan solusi hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai inisial. data dari studi pustaka menggunakan peraturan perlindungan konsumen dan PERMENDAG No. 19 tahun 2009. hasil analisis menemukan bahwa sanksi masih belum diberikan kepada PT Acer sebagai pelaku bisnis yang telah merugikan konsumen, yaitu informan penulis sehingga dalam dalam hal ini perlu untuk mencegah dan menjatuhkan sanksi jika ada lebih banyak pelanggaran dalam kartu garansi yang tidak disertai oleh orang Indonesia.

1.  UEU-Journal-21977-11_1866.pdf - 357 KB

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/5

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN