IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Demokratisasi pasca reformasi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Partisipasi masyarakat tersebut salah satunya adalah dalam upaya pembangunan nasional, yakni mengenai urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan kembali krisis di berbagai sektor atau bidang pembangunan. Masyarakat menghendaki negara memiliki organ yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi lahir sebagai respon atas tidak efektifnya kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring. Saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi pasca reformasi telah berlangsung selama hampir 2 (dua) dasawarsa, namun sampai dengan saat ini tindak pidana korupsi masih kerap terjadi. Timbul pendapat terkait hal tersebut, yakni masih terjadinya tindak pidana korupsi mengindikasikan pemberantasan tindak pidana korupsi masih lemah atau mengindikasikan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin baik karena semakin banyak yang terungkap. Dalam perjalanannya, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dipertanyakan berbagai pihak. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan menyerupai sebuah superbody. Karena itu muncul persoalan mengenai kedudukan dan efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis, serta memakai teori negara hukum, teori kewenangan dan pembatasan kekuasaan, sistem checks and balances, dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengulas detail sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, perbandingan lembaga anti korupsi di beberapa negara dan analisisnya, hingga akhirnya membahas khusus kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kewenangan pada ranah eksekutif yang semestinya dilaksanakan lembaga pemerintah (eksekutif murni). Kewenangan �eksekutif� Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pendelegasian kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi belum optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK hanya fokus pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bukannya membangun sistem pencegahan yang menjadi langkah pertama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.  UEU-Master-12403-COVER.Image.Marked.pdf - 307 KB
2.  UEU-Master-12403-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 398 KB
3.  UEU-Master-12403-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 397 KB
4.  UEU-Master-12403-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 283 KB
5.  UEU-Master-12403-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 498 KB
6.  UEU-Master-12403-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 522 KB
7.  UEU-Master-12403-BAB 1.Image.Marked.pdf - 311 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN