EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : library@esaunggul.ac.id
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
perpus@esaunggul.ac.id








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi


Annisa




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by syntizakkiyahbarid@gmail.com at 21/02/2019 10:49:15  •  129 Views


IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Created by :
BAKTIAR SIREGAR ( 20160402043 )



SubjectKORUPSI
TINDAK PIDANA
KEADILAN
Alt. Subject CORRUPTION
CRIMINAL ACTS
JUSTICE
Keywordkewenangan
kpk

Description:

Demokratisasi pasca reformasi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Partisipasi masyarakat tersebut salah satunya adalah dalam upaya pembangunan nasional, yakni mengenai urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan kembali krisis di berbagai sektor atau bidang pembangunan. Masyarakat menghendaki negara memiliki organ yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi lahir sebagai respon atas tidak efektifnya kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring. Saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi pasca reformasi telah berlangsung selama hampir 2 (dua) dasawarsa, namun sampai dengan saat ini tindak pidana korupsi masih kerap terjadi. Timbul pendapat terkait hal tersebut, yakni masih terjadinya tindak pidana korupsi mengindikasikan pemberantasan tindak pidana korupsi masih lemah atau mengindikasikan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin baik karena semakin banyak yang terungkap. Dalam perjalanannya, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dipertanyakan berbagai pihak. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan menyerupai sebuah superbody. Karena itu muncul persoalan mengenai kedudukan dan efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis, serta memakai teori negara hukum, teori kewenangan dan pembatasan kekuasaan, sistem checks and balances, dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengulas detail sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, perbandingan lembaga anti korupsi di beberapa negara dan analisisnya, hingga akhirnya membahas khusus kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kewenangan pada ranah eksekutif yang semestinya dilaksanakan lembaga pemerintah (eksekutif murni). Kewenangan “eksekutif” Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pendelegasian kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi belum optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK hanya fokus pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bukannya membangun sistem pencegahan yang menjadi langkah pertama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Date Create:21/02/2019
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Master-20160402043
Collection ID:20160402043


Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2019


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/implementasi-kewenangan-komisi-pemberantasankorupsi-dalam-pemberantasan-tindak-pidanakorupsi-di-indonesia-12403.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Master-12403-COVER.Image.Marked.pdf - 307 KB
  2.  UEU-Master-12403-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 398 KB
  3.  UEU-Master-12403-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 397 KB
  4.  UEU-Master-12403-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 283 KB
  5.  UEU-Master-12403-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 498 KB
  6.  UEU-Master-12403-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 522 KB
  7.  UEU-Master-12403-BAB 1.Image.Marked.pdf - 311 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Master-12403-BAB2.Image.Marked.pdf - 580 KB
  2. UEU-Master-12403-BAB3.Image.Marked.pdf - 321 KB
  3. UEU-Master-12403-BAB4.Image.Marked.pdf - 674 KB
  4. UEU-Master-12403-BAB5.Image.Marked.pdf - 397 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

kewenangan , kpk



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




28434373


Visitors Today : 16
Total Visitor : 1961360

Hits Today : 11142
Total Hits : 28434373

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2020 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan