KEPASTIAN HUKUMAN MATI DALAM KEJAHATAN TERORISME DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary crime) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extra Ordinary Measure). tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepastian Hukuman Mati dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional dan mengetahui Terkait Hak Asasi Manusia untuk kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahanbahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, tesis, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Beberapa negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, satu per satu telah menghapus pidana mati. Bahkan, Belanda, negara tempat KUHP kita berasal, juga telah meniadakan pidana mati dan dalam perkembangannya ternyata antara Belanda dan Indonesia terdapat perbedaan perlakuan terhadap pidana mati. Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (nonderogable right). Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrument hukum pidana internasional , maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati terutama di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan bersih.

1.  UEU-Master-38753-COVER.Image.Marked.pdf - 203 KB
2.  UEU-Master-38753-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 313 KB
3.  UEU-Master-38753-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 327 KB
4.  UEU-Master-38753-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 196 KB
5.  UEU-Master-38753-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 204 KB
6.  UEU-Master-38753-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 197 KB
7.  UEU-Master-38753-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 367 KB
8.  UEU-Master-38753-BAB1.Image.Marked.pdf - 271 KB

• FUNGSI DAN PERANAN SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 202K/PID/2001)
• PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM P 100 RUTE JAKARTA TANGERANG DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• The Implementation of Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in Indonesia, A Comparative Study
• HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS DENGAN PERILAKU DELINQUENCY PADA SUPPORTER THE JAKMANIA
• ANALISA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DISEBABKAN FAKTOR PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)
• MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM JAKARTA BARAT
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RINGAN (STUDI PUTUSAN - NOMOR:227/PID.B/2014/PN.DPK)
• ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN QANUN ATAS KASUS PERJUDIAN (MAISIR) DAN MINUMAN KERAS (KHAMAR)
• PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Studi Kasus Putusan No. 326/Pid.B/2015/PN.JKTPST)