MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM JAKARTA BARAT

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat lambat laun akan berkembang. Perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri yang tekadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam bentuk masyarakat. Karena kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. inilah yang dikenal sebagai kejatan yang berdimensi transnasional. Modus operandi dan upaya penanggulangan peredaran narkotika di wilayah hukum Jakarta Barat. Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Barat tergolong aktif membentuk forum kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) hal ini untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif, dengan pola menciptakan kerjasama dan rasa persahabatan dengan masyarakat karena prinsip kemitraan yang dibangun Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Barat bersifat proaktif, partnership dalam pemecahan masalah karena target utamanya adalah untuk memberantas peredaran narkotika bersama masyarakat. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para tersangka dilokasi yang menjadi objek penelitian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polisi Resort (Polres) Jakarta Barat. Dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan empiris para pelaku termotivasi untuk berperilaku yang jauh lebih menyimpang dari awalnya karena pertemanan atau pergaulan dalam keseharian mereka. Kalau dirata-ratakan usia sasaan narkotika adalah usia para para pelajar yaitu berkisar umur 11 sampai dengan 30 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkotika sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika dikalangan pelajar sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun yang paling depan dalam mencegah adalah orang tua, pendidik dan lingkungan sekitar yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

1.  UEU-Undergraduate-11447-cover.Image.Marked.pdf - 136 KB
2.  UEU-Undergraduate-11447-pengesahan.Image.Marked.pdf - 304 KB
3.  UEU-Undergraduate-11447-pernyataan.Image.Marked.pdf - 211 KB
4.  UEU-Undergraduate-11447-persetujuan.Image.Marked.pdf - 289 KB
5.  UEU-Undergraduate-11447-abstrak.Image.Marked.pdf - 222 KB
6.  UEU-Undergraduate-11447-daftar isi.Image.Marked.pdf - 242 KB
7.  UEU-Undergraduate-11447-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 246 KB
8.  UEU-Undergraduate-11447-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 271 KB
9.  UEU-Undergraduate-11447-kuesioner.Image.Marked.pdf - 15230 KB
10.  UEU-Undergraduate-11447-bab1.Image.Marked.pdf - 408 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINGKAT PEMAHAMAN DAN SIKAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) KALIDERES, JAKARTA BARAT TERHADAP PROGRAM ACARA FAKTA DI ANTV
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)