CRIMINAL POLICY IN COUNTERMEASURES CORRUPTION IN INDONESIA

The criminal policy has an important role because it aims in the formation and abolition of legislation to respond to the dynamics of society. The criminal policy of establishing a criminal law system in Indonesia isbased on Pancasila as the basic law aimed at realizing justice, certainty, and expediency. based on this matter, in this paper will be discussed how criminal policy in corruption crime in Indonesia and whether the criminal policy is running quite effective in the eradication of corruption crime in Indonesia. This paper aims to find out and provide constructive feedback in the eradication of corruption in Indonesia. This paper uses asocio-legal approach, a legal science approach that uses the help of social sciences derived from interdisciplinary science. The conclusion is that criminal policy can run well and effective even though there are still shortcomings, were not all criminal policies that can answer all the problems in the community. Therefore there should be synergic efforts between law enforcement agencies, both the police, prosecutorsand the corruption eradication commission (KPK) to implement the mandate of the law in accordance with existing authorities.

1.  UEU-Proceeding-23343-14_0119.pdf - 847 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• FUNGSI DAN PERANAN SURAT DAKWAAN
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM P 100 RUTE JAKARTA TANGERANG DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG