MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS GOTONG ROYONG PADA SENTRA GAKKUMDU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

Penyelesaian tindak pidana pemilu melibatkan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negera Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Persoalan penyelesaian tindak pidana pemilu mengemuka, terutama ketika pertama, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; kedua, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera. Namun, penyelesaian tindak pidana pemilu, bukan hanya menekankan sistem peradilan pidana, karena ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni kordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Konsep gotong royong, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian laporan dugaan tindak pidana pemilu, baik Banwaslu dan/atau Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan harus memahami tujuan dari keseluruhan proses penegakan hukum adalah untuk menemukan kebenaran materil dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang tergoncang akibat terjadinya sebuah tindak pidana. Tulisan disistematisasi ke dalam 5 (tiga) sub-judul, yaitu (a) Perkembangan Perundang-Undangan Di Bidang Pemilihan Umum Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Penyelesaian Sengketa Pemilu; (c) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu; (d) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu. Muara tulisan ialah pada pernyataan mengenai pentingnya membangun sistem peradilan pidana berbasis gotong royong dalam nilai-nilai Pancasila terhadap penyelesaian tindak pidana pemilu. Simpulan tulisan ini, dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sehingga dapat mewujudkan integrated criminal justice system, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.

1.  UEU-Proceeding-23348-14_0121.pdf - 5077 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM