OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2014

Outsourcing atau alih daya diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Terbitnya Permenaker Nomor 27 Tahun 2014 yang memperbaharui Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dinilai telah membuka peluang masuknya modal asing ke bisnis outsourcing di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya peluang eksploitasi terhadap pekerja outsorcing serta tidak menjamin terlindunginya hak-hak pekerja outsourcing. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Cq. Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, serta dengan Kabid. Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disnaker Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 27 Tahun 2014, telah membuka peluang masuknya perusahaan outsourcing asing ke Indonesia. Hal ini akan melemahkan sisi penindakan dan pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan dikarenakan pada perusahaan outsourcing asing izin operasional dikeluarkan oleh BKPM, sedangkan BKPM tidak memiliki perangkat pengawasan ketenagakerjaan. Kemungkinan izin operasional akan dikembalikan ke instansi teknis terkait (Kementerian Tenaga Kerja) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM.

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN