PERJANJIAN PENGGUNAAN FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggunaan facebook yang harus disetujui oleh pengguna untuk dapat mendaftarkan diri sebagai anggota dan menggunakan layanan facebook, dimana di dalamnya terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya perjanjian untuk konten yang diunggah oleh pengguna. Yang menjadi masalah adalah apakah perjanjian facebook merupakan perjanjian pengalihan hak cipta, dan bagaimana kedudukan konten pengguna yang sudah berhenti menjadi anggota facebook. Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang dibuat oleh pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dan pihak kedua yaitu penerima hak cipta, sedangkan perjanjian lisensi di dalam perjanjian penggunaan facebook dibuat oleh pengguna dan facebook. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisensi tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta sehingga merupakan sebuah sebab perjanjian yang tidak halal. Apabila pengguna menghapus kontennya, maka perjanjian lisensi itu akan terhapus, karena perjanjian lisensi itu sendiri mengatur jangka waktu perjanjian sampai dihapusnya konten pengguna.

1.  UEU-Undergraduate-8406-Cover.pdf - 183 KB
2.  UEU-Undergraduate-8406-Pengesahan.pdf - 301 KB
3.  UEU-Undergraduate-8406-Pernyataan.pdf - 254 KB
4.  UEU-Undergraduate-8406-Persetujuan.pdf - 247 KB
5.  UEU-Undergraduate-8406-Abstrak.pdf - 89 KB
6.  UEU-Undergraduate-8406-Kata Pengantar.pdf - 156 KB
7.  UEU-Undergraduate-8406-Daftar Isi.pdf - 345 KB
8.  UEU-Undergraduate-8406-Daftar Pustaka.pdf - 365 KB
9.  UEU-Undergraduate-8406-BabI.pdf - 337 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN