KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PT. SOLUSI TEKNOLOGI FINANSIAL)

Kerahasiaan dan keamanan data pribadi menjadi penting karena dijadikan syarat utama dalam pemberian kredit pinjaman. Dalam pengolahan, penggunaan dan penyimpanan data pribadi harus juga diperhatikan mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan menjadi masalah baru di Indonesia. Adapun permasalahan bagaimana pengaturan regulasi perlindungan data pribadi antara pengguna dan perusahaan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait kerahasiaan dan keamanan data layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan studi kasus di PT. Solusi Teknologi Finansial berdasarkan kepada Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan secara empiris, sumber-sumber jenis data yang terkait dan metode klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Mengenai bagaimana regulasi pengaturan data pribadi pengguna yang dibuat dan pertanggung jawaban dalam perlindungan hukum data pribadi pengguna oleh perusahaan jika terjadi hal tersebut dan bahkan langkah pemegang regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan masalah antara perusahaan dengan konsumen/pengguna layanan ini. Data pribadi pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai syarat tetapi digunakan juga untuk memperoleh keuntungan dan tidak digunakan dengan sebagaimana semestinya oleh PT.Solusi Teknologi Finansial. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna agar dapat menjadi sebuah privasi yang harus dijaga dan dilindungi. Harus juga mampu mengelola, menyimpan dan menggunakan data pribadi pengguna sebagai prioritas utama dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk data pribadi pengguna harus juga diutamakan karena agar terciptanya kepastian ,keadilan, kemanfaatan dalam hukum itu sendiri.

1.  UEU-Undergraduate-14923-cover.Image.Marked.pdf - 336 KB
2.  UEU-Undergraduate-14923-persetujuan.Image.Marked.pdf - 592 KB
3.  UEU-Undergraduate-14923-pengesahan.Image.Marked.pdf - 692 KB
4.  UEU-Undergraduate-14923-pernyataan.Image.Marked.pdf - 685 KB
5.  UEU-Undergraduate-14923-publikasi.Image.Marked.pdf - 837 KB
6.  UEU-Undergraduate-14923-abstrak.Image.Marked.pdf - 241 KB
7.  UEU-Undergraduate-14923-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 400 KB
8.  UEU-Undergraduate-14923-daftar isi.Image.Marked.pdf - 323 KB
9.  UEU-Undergraduate-14923-bab_1.Image.Marked.pdf - 754 KB
10.  UEU-Undergraduate-14923-daftar_pustaka.Image.Marked.pdf - 719 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN