PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 26 K/PDT.SUS-PHI/2019)

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan penyebab yang paling sering muncul dalam perselisihan hubungan industrial. Mengenai perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ini, memberikan kedudukan yang jelas mengenai sengketa yang timbul dalam hubungan industrial. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan industrial menurut UU No. 4 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur di luar pengadilan (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) dan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat diadakannya suatu perjanjian tersebut. Terhadap sengketa perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan perusahaan pelayaran tidak sama dengan sengketa perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam BAB Ketujuh A KUH Perdata, dikarenakan perjanjian kerja laut bersifat khusus (Lex Specialis ), maka berlakulah azas �lex specialis derogate legi generali�. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara PT. Onasis Indonesia dan PT. Royal Asia Maritim dengan Marjan Lantang, Wandi, Taufik Tri Nugroho, Zaka Wahyu Trianto dan Muhammad Yusuf dengan alasan pekerjaan telah selesai dan tanpa memberi hak-hak normatif kepada para awak kapal akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sifat perjanjian kerja laut tersebut adalah Lex Specialis terhadap undang-undang perburuhan yang berlaku pada umumnya, maka jika terjadi perselisihan hubungan kerja antara awal kapal dengan pengusaha pelayaran, upaya pertama kali yang harus dilakukan adalah perundingan antara pengusaha dan pekerja/awak kapal. Apabila perundingan secara bipartit gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menyampaikan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dimana perusahaan tersebut berdomisili.

1.  UEU-Undergraduate-17464-cover.Image.Marked.pdf - 247 KB
2.  UEU-Undergraduate-17464-pengesahan.Image.Marked.pdf - 526 KB
3.  UEU-Undergraduate-17464-pernyataan.Image.Marked.pdf - 505 KB
4.  UEU-Undergraduate-17464-persetujuan.Image.Marked.pdf - 500 KB
5.  UEU-Undergraduate-17464-publikasi.Image.Marked.pdf - 566 KB
6.  UEU-Undergraduate-17464-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 425 KB
7.  UEU-Undergraduate-17464-abstrak.Image.Marked.pdf - 478 KB
8.  UEU-Undergraduate-17464-daftar isi.Image.Marked.pdf - 436 KB
9.  UEU-Undergraduate-17464-bab 1.Image.Marked.pdf - 613 KB
10.  UEU-Undergraduate-17464-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 427 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/PDT.SUS-PHI/2018)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG MELAHIRKAN
• KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan MA No. 533 K/Pdt. Sus-PHI/2014)
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)