KEKUATAAN EKSEKUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 773K/PDT.SUS-PHI/2018)

Kekuataan Eksekutorial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 773K/Pdt.SusPHI/2018) Dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Heri Jaya oleh PT Budi Bakti . Banyak Pengusaha/Majikan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh secara tidak manusiawi atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan banyak yang tidak melaksanakan hasil Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yaitu mengenai pembayaran uang pesangon, dan pembayaran upah selama proses pengadilan pengadilan berlangsung. Suatu putusan pengadilan tidak ada arti apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan dengan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara dan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sama dengan pelaksanaan eksekusi secara hukum perdata diatur dalam HIR/RBg yaitu pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258RBg.

1.  UEU-Undergraduate-17471-cover.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Undergraduate-17471-pengesahan.Image.Marked.pdf - 203 KB
3.  UEU-Undergraduate-17471-pernyataan.Image.Marked.pdf - 198 KB
4.  UEU-Undergraduate-17471-persetujuan.Image.Marked.pdf - 192 KB
5.  UEU-Undergraduate-17471-publikasi.Image.Marked.pdf - 228 KB
6.  UEU-Undergraduate-17471-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 238 KB
7.  UEU-Undergraduate-17471-abstrak.Image.Marked.pdf - 225 KB
8.  UEU-Undergraduate-17471-daftar isi.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Undergraduate-17471-bab1.Image.Marked.pdf - 762 KB
10.  UEU-Undergraduate-17471-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 529 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER PEKERJA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN 529 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1087K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA UANG PESANGON DENGAN ADANYA PERJANJIAN BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 788 K/PDT.SUS-PHI/2018)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEDUDUKAN HUKUM PASAL 3 AYAT (8) KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP.100/MEN/VI/2004 TERHADAP PASAL 59 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.733 K/Pdt.Sus-PHI/2015)
• PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA
• PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO:37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG MELAHIRKAN
• KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan MA No. 533 K/Pdt. Sus-PHI/2014)
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MENOLAK DIMUTASI OLEH PENGUSAHA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019)