PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR 911 K/PDT .SUS-HKI/2020, TANGGAL 03 NOVEMBER 2020)

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM 2016). Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Namun demikian ditemukan fenomena bahwa saat ini banyak terjadi pelanggaran merek terutama pada merek-merek terkenal. Dulu pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan logo persis dengan yang asli, pemalsuan mereknya sama secara keseluruhan. Sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain serta design dari produk tersebut juga sama sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut Pemboncengan Reputasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak dagang merek terkenal di Indonesia dan prinsip pendaftaran merek dengan intikad tidak baik. Dua merek tersebut yaitu GS (merek milik GS Yuasa Corporation) dan GSP (merek milik Harijanto Suprapto), yang meniru merek GS yang merupakan merek terkenal. Pada Putusan Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Berdasarkan hasil analisa yang menunjukan bahwa kasus sengketa merek GS dan GSP terbukti memiliki persamaan logo dengan merek GS dan adanya intikad tidak baik karna merek GS telah terlebih dahulu terdaftar di Dirjen HaKI.

1.  UEU-Undergraduate-23971-COVER.Image.Marked.pdf - 150 KB
2.  UEU-Undergraduate-23971-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 216 KB
3.  UEU-Undergraduate-23971-HALAMA PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 228 KB
4.  UEU-Undergraduate-23971-HALAMAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 207 KB
5.  UEU-Undergraduate-23971-ABSRAK.Image.Marked.pdf - 125 KB
6.  UEU-Undergraduate-23971-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 288 KB
7.  UEU-Undergraduate-23971-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 124 KB
8.  UEU-Undergraduate-23971-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 200 KB
9.  UEU-Undergraduate-23971-BAB1.Image.Marked.pdf - 201 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN