ANALISA PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.ANAK/2015/PN.BKS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks. Penelitian ini dilaksanakan di Bekasi dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisa putusan dan melalui undang�undang perlindungan anak kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Aditya Mashudin Fadillah Bin Nurahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pecabulan secara berlanjut terhadap anak pada perkara pidana Nomor 1/Pid.Anak/2015/PN.Bks, kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah dari minimal waktu penjara yang sesusai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban

1.  UEU-Undergraduate-17771-COVER.Image.Marked.pdf - 150 KB
2.  UEU-Undergraduate-17771-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 211 KB
3.  UEU-Undergraduate-17771-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 222 KB
4.  UEU-Undergraduate-17771-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 183 KB
5.  UEU-Undergraduate-17771-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 197 KB
6.  UEU-Undergraduate-17771-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 353 KB
7.  UEU-Undergraduate-17771-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 366 KB
8.  UEU-Undergraduate-17771-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 237 KB
9.  UEU-Undergraduate-17771-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 391 KB
10.  UEU-Undergraduate-17771-BABI.Image.Marked.pdf - 798 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)