ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN QANUN ATAS KASUS PERJUDIAN (MAISIR) DAN MINUMAN KERAS (KHAMAR)

Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi sebagai aturan hukum. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan khusus adalah Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dari Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh sekaligus kota yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Aceh memiliki kewenangan khusus produknya berupa Qanun Aceh. Salah satunya sebelum adanya Kesepahaman/MOU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya dan Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang Maisir (Perjudian). Dimana Qanun ini memberikan hukuman berupa hukuman cambuk. Karena dirasa kurang memberikan efek jera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 12 dan Qanun Nomor 13 ini diperbarui dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini menggabungkan ketentuan-ketentuan yang ada dari Qanun-Qanun yang memberikan sanksi berupa hukuman cambuk tersebut. Setelah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini diterapkan maka dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan dari pelaku pelanggaran Qanun ini khususnya di bidang perjudian (maisir) dan minum minuman keras (khamar). Karena dari besaran hukumannya telah ditambah lebih berat dari sebelumnya. Sehingga penerapan hukuman cambuk dari Qanun ini lebih efektif.

1.  UEU-Undergraduate-11531-cover.Image.Marked.pdf - 225 KB
2.  UEU-Undergraduate-11531-pengesahan.Image.Marked.pdf - 391 KB
3.  UEU-Undergraduate-11531-persetujuan.Image.Marked.pdf - 342 KB
4.  UEU-Undergraduate-11531-publikasi.Image.Marked.pdf - 453 KB
5.  UEU-Undergraduate-11531-pernyataan.Image.Marked.pdf - 373 KB
6.  UEU-Undergraduate-11531-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 297 KB
7.  UEU-Undergraduate-11531-abstrak.Image.Marked.pdf - 220 KB
8.  UEU-Undergraduate-11531-daftar isi.Image.Marked.pdf - 298 KB
9.  UEU-Undergraduate-11531-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 419 KB
10.  UEU-Undergraduate-11531-lampiran.Image.Marked.pdf - 15455 KB
11.  UEU-Undergraduate-11531-bab 1.Image.Marked.pdf - 542 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN