ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN SAHAM YANG TERBEBANI OLEH GADAI

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni: Mengapa putusan hakim PN dan PK dalam Perkara Gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk berbeda; dan Bagaimanakah pengalihan gadai sahamdilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum perjanjian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan dari sifat penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif analitis dimana memuat gambaran terhada psetiap masalah pokok sekaligus dilakukan analisa secara terperinci terhadap setiap permasalahan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perbedaan putusan hakim PN dan PK dalam perkara gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk, dilatarbelakangi oleh cara pandang setiap hakim terhadap perkara perjanjian gadai saham tersebut. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2004 dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjuan Kembali No. 240PK/PDT/2006, keduanya sama-sama berpendapat bahwa perjanjian gadai saham adalah perjanjian dengan suatu ketetapan waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1268 KUHPerdata, dan Majelis Hakim menilai perjanjian gadai saham antara PT Arya Teguharta dan PT BFI Finance Indonesia Tbk gugur, dan kemudian memerintahkan PT BFI Finance Tbk serta Direksinya mengembalikan saham pada PT Arya Teguharta. Karenanya seluruh bentuk pengalihan saham-saham APT yang dilakukan tanpa persetujuan PT Arya Teguharta yang timbul setelah 1 Desember 2000 menjadi tidak sah sebab dasar pengalihan saham tersebut jelas tunduk kepada syarat-syarat dalam perjanjian gadai. Putusan MA No. 240PK/PDT/2006 yang intinya memutuskan pengalihan saham APT oleh PT BFI Finance Indonesia pada Februari 2001 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum dapat dikatakan adalah putusan yang sudah benar menurut hukum.

1.  UEU-Undergraduate-8603-ABSTRAK.pdf - 87 KB
2.  UEU-Undergraduate-8603-COVER.pdf - 103 KB
3.  UEU-Undergraduate-8603-DAFTAR ISI.pdf - 87 KB
4.  UEU-Undergraduate-8603-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 25 KB
5.  UEU-Undergraduate-8603-KATA PENGANTAR.pdf - 84 KB
6.  UEU-Undergraduate-8603-SURAT PERNYATAAN.pdf - 81 KB
7.  UEU-Undergraduate-8603-BAB_I.pdf - 271 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN