ANALISIS YURIDIS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PADA BADAN HUKUM (STUDI KASUS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI NO. 00443/HGB/BPN-32.16/2021)

Pelepasan hak bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum semata, akan tetapi juga dapat dilakukan untuk kepentingan swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapatkan ganti rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai hak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang telah melepaskan haknya adalah dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali atas dasar musyawarah tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta dapat ditempuh dengan cara meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Secara teori ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan swasta untuk memperoleh tanah, yaitu memindahkan hak atas tanah melalui Jual Beli atau Pelepasan Hak atas Tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Pembuatan Pelepasan Hak wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan umum Kepentingan Umum. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan metode pengumpulan data-data terdiri dari : Peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri, bahan hukum seperti Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelepasan Hak yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang dibuat dihadapan Pejabat Umum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (�Permenag No. 3/1997�) untuk mendapatkan kepastian hukum.

1.  UEU-Master-25121-COVER.Image.Marked.pdf - 219 KB
2.  UEU-Master-25121-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 265 KB
3.  UEU-Master-25121-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 478 KB
4.  UEU-Master-25121-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 272 KB
5.  UEU-Master-25121-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 271 KB
6.  UEU-Master-25121-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 371 KB
7.  UEU-Master-25121-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 447 KB
8.  UEU-Master-25121-BAB1.Image.Marked.pdf - 855 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN