ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 0581/PDT.G/2017/PA.CKR)

Dalam perkawinan, pengesahan perkawinan itu merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh. Untuk pengesahan perkawinan atau dikenal dengan Itsbath Nikah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi, ada kalanya permohonan perkawinan (itsbath nikah) ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama. Penolakan pengesahan perkawinan tersebut yang menjadi fokus perhatian disini. Atas hal di atas inilah yang menjadi dasar lahirnya pokok � pokok permasalahan seperti apa itu Itsbath Nikah? Mengapa harus ada Pengesahan Perkawinan? Mengapa ada Penolakan Pengesahan Perkawinan Pada kasus No. 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr, faktor apa yang menjadi penyebab Penolakan Pengesahan Perkawinan. Tersebut?. Sumber Bahan Hukum Untuk penelitian normatif, Bahan hukum yang di gunakan dalah bahanbahan hukum di kategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr ialah bahwa Pengadilan Agama Cikarang sudah melakukan hal yang sesuai dengan aturan Udang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dalam menolak perkara tersebut karena memang terbukti melanggar salah satu syarat perkawinan. Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai asumsi bahwa, Hakim harus mempertimbangkan dengan serius apakah permohonan itsbat nikah itu akan baik atau buruk bagi pihak-pihak dalam keluarga dan telah terbukti pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan pernikahan menurut hukum Islam atau larangan undang-undang.

1.  UEU-Undergraduate-20466-cover - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 908 KB
2.  UEU-Undergraduate-20466-persetujuan - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 453 KB
3.  UEU-Undergraduate-20466-pengesahan - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 515 KB
4.  UEU-Undergraduate-20466-pernyataan - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 444 KB
5.  UEU-Undergraduate-20466-publikasi - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 486 KB
6.  UEU-Undergraduate-20466-kata pengantar - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 966 KB
7.  UEU-Undergraduate-20466-abstrak - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 962 KB
8.  UEU-Undergraduate-20466-daftar isi - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 972 KB
9.  UEU-Undergraduate-20466-daftar pustaka - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 1032 KB
10.  UEU-Undergraduate-20466-Turnitin - inda wulan sari.Image.Marked.pdf - 286 KB
11.  UEU-Undergraduate-20466-BAB1.Image.Marked.pdf - 1100 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN