ANALISIS PERPRES NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Ilegal Fishing merupakan kegiatan kejahatan terorganisir lintas negara(trans national organize crime) termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang hanya dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan. Seperti apa kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) apakah dengan adanya Perpres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normative yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang (Statue approach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk mempelajari adakah konsistensi kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antar undang-undang dan undang-undang dasar atau antara undang-undang dan regulasi. Kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia karena, dalam tugas TNI berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak bertentangan sesuai dengan yang ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam Pemberdayaan wilayah Pertahanan Laut. Bahwa dijelaskan kewenangan TNI AL yang diberikan hanya sebatas mendelegasikan anggota/ personil TNI AL yaitu WAKASAL untuk turut beserta dalam Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Seacara Ilegal (Illegal Fishing) yang diatur dalam Pasal 6 huruf a dan g.

1.  UEU-Undergraduate-10078-cover.Image.Marked.pdf - 626 KB
2.  UEU-Undergraduate-10078-pengesahan.Image.Marked.pdf - 714 KB
3.  UEU-Undergraduate-10078-pernyataan.Image.Marked.pdf - 696 KB
4.  UEU-Undergraduate-10078-persetujuan.Image.Marked.pdf - 667 KB
5.  UEU-Undergraduate-10078-abstrak.Image.Marked.pdf - 357 KB
6.  UEU-Undergraduate-10078-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 288 KB
7.  UEU-Undergraduate-10078-daftar isi.Image.Marked.pdf - 348 KB
8.  UEU-Undergraduate-10078-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 292 KB
9.  UEU-Undergraduate-10078-BABI.Image.Marked.pdf - 533 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN