EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional dewasa ini, banyak sekali muncul lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satunya adalah bank konvensional yang banyak membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan ini merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di dalam masyarakat sering kali dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana proses eksekusi pembebanan Jaminan Fidusia dan bagaimana jika Debitur tersebut tidak mau menyerahkan objek Fidusianya padahal Debitur tersebut telah melakukan Wanprestasi. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang selanjutnya diperoleh juga dari hasil wawancara di lapangan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari PT. MTF, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Kreditur jika ada Debitur yang keberatan untuk menyerahkan objek fidusianya adalah dengan meminta kepada Debitur berupa surat penetapan dari pengadilan untuk menahan proses eksekusi.Sebelumnya pihak dari PT. MTF melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat Fidusia yang berkekuatan eksekutorial, dan semua customer dari PT. MTF telah di bebankan oleh jaminan Fidusia.Pembebanan Jaminan Fidusia harus didaftarkan dan dibuat oleh akta Notaris sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap proses eksekusi benda Jaminan Fidusia dan terkait dengan ketentuan tersebut pemerintah maupun lembaga pembiayaan terkait harus lebih mensosialisasikan tentang ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1.  UEU-Undergraduate-10098-cover.Image.Marked.pdf - 298 KB
2.  UEU-Undergraduate-10098-pengesahan.Image.Marked.pdf - 396 KB
3.  UEU-Undergraduate-10098-pernyataan.Image.Marked.pdf - 398 KB
4.  UEU-Undergraduate-10098-persetujuan.Image.Marked.pdf - 373 KB
5.  UEU-Undergraduate-10098-publikasi.Image.Marked.pdf - 443 KB
6.  UEU-Undergraduate-10098-abstrak.Image.Marked.pdf - 425 KB
7.  UEU-Undergraduate-10098-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 610 KB
8.  UEU-Undergraduate-10098-daftar isi.Image.Marked.pdf - 432 KB
9.  UEU-Undergraduate-10098-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 614 KB
10.  UEU-Undergraduate-10098-bab1.Image.Marked.pdf - 611 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN