TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL (STUDI KASUS: PUTUSAN BANDING PENGADILAN MILITER TINGGI-1 MEDAN NOMOR 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014)

Suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANUS BATE�E yang terjadi di desa Loloana�a Idanoi Kecamatan Gunung Sitoli. Pokok Permasalahan yang diangkat adalah apakah yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan No. 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014) dan bagaimana pengaruh putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota militer, dengan rumusan masalah a. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 telah memenuhi unsur � unsur tindak pidana b. Bagaimana pengaruh putusannya terhadap terdakwa yang dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota militer. Adapun tujuan penelitian ini a. untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana b. untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh putusan banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 yang dalam hal ini kedudukan nya anggota militer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (enam) bulan, 20 (dua puluh) hari. Sanksi Pidana yang diberikan oleh majelis hakim menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Kasus tindak pidana penganiayaan ini seharusnya terdakwa tidak dapat dipidanakan, dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri sesuai dalam Pasal 49 KUHP. Selanjutnya akibat hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan tertutup peluang jabatan dan karir yang akan datang. Saran dalam skripsi ini bahwa hakim militer dalam menjatuhkan hukuman pada Pasal 351 ayat (1) KUHP harus membertimbangkan unsur disengaja atau tidak disengaja, agar tidak merugikan karir dan jabatan anggota militer yang bersangkutan.

1.  UEU-Undergraduate-10272-cover.Image.Marked.pdf - 393 KB
2.  UEU-Undergraduate-10272-pengesahan.Image.Marked.pdf - 775 KB
3.  UEU-Undergraduate-10272-pernyataan.Image.Marked.pdf - 544 KB
4.  UEU-Undergraduate-10272-persetujuan.Image.Marked.pdf - 561 KB
5.  UEU-Undergraduate-10272-publikasi.Image.Marked.pdf - 551 KB
6.  UEU-Undergraduate-10272-abstrak.Image.Marked.pdf - 367 KB
7.  UEU-Undergraduate-10272-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 337 KB
8.  UEU-Undergraduate-10272-daftar isi.Image.Marked.pdf - 261 KB
9.  UEU-Undergraduate-10272-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 286 KB
10.  UEU-Undergraduate-10272-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 410 KB
11.  UEU-Undergraduate-10272-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 323 KB
12.  UEU-Undergraduate-10272-lampiran 3.Image.Marked.pdf - 507 KB
13.  UEU-Undergraduate-10272-bab 1.Image.Marked.pdf - 695 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• DAYA TARIK PROGRAM ACARA MASTERCHEF INDONESIA SESSION 2 DI RCTI TERHADAP KHALAYAK WARGA RT08/RW03 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ