KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 214PK/PID.SUS/2014)

Penulis mengangkat judul pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati terkait kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Kasus di atas berjalan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menegaskan kewenangan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian mengenai bagaimana cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif untuk mengetahui landasan legalitas yang ada dibandingkan dengan studi kasus putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat Deskriptif analistis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah untuk mencapai kesimpulan. Yang menjadi pokok permasalahan kewenangan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian mengenai bagaimana cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan di atas bahwa KPK berwenang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi dengan didasarkan pada penafsiran hukum oleh Hakim dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna memenuhi kepastian hukum. Cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana Pencucian Uang berasal dari ketidakberimbangan penghasilan dengan harta kekayaan Terdakwa. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menerapkan pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil kejahatan. Hal itu sejalan dengan teori kontemporer tujuan pidana dan kepastian hukum. Penulis menyarankan agar diperlukan kejelian penyidik untuk menelusuri sisa harta kekayaan para tersangka atau terdakwa di luar perkara yang diproses dalam perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tersebut dapat berjalan maksimal dan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

1.  UEU-Undergraduate-10424-cover.Image.Marked.pdf - 158 KB
2.  UEU-Undergraduate-10424-pengesahan.Image.Marked.pdf - 356 KB
3.  UEU-Undergraduate-10424-persetujuan.Image.Marked.pdf - 316 KB
4.  UEU-Undergraduate-10424-pernyataan.Image.Marked.pdf - 334 KB
5.  UEU-Undergraduate-10424-publikasi.Image.Marked.pdf - 621 KB
6.  UEU-Undergraduate-10424-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 227 KB
7.  UEU-Undergraduate-10424-abstrak.Image.Marked.pdf - 227 KB
8.  UEU-Undergraduate-10424-daftar isi.Image.Marked.pdf - 298 KB
9.  UEU-Undergraduate-10424-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 335 KB
10.  UEU-Undergraduate-10424-lampiran.Image.Marked.pdf - 2844 KB
11.  UEU-Undergraduate-10424-bab 1.Image.Marked.pdf - 419 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN