PERANAN DALIHON NA TOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIPERANTAUAN (STUDI KASUS : MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI PERUMAHAN TOTAL PERSADA KOTA TANGERANG )

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat nasional. Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberagamaan kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut. Hukum pidana tersebut sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Khususnya pada suku masyarakat Batak yang mempunyai hukum pidana adatnya sendiri yang dipatuhi masyarakat setempat. Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang memiliki banyak keunikan mulai dari bahasa, sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu. Masyarakat Batak banyak kita jumpai diberbagai tempat di Indonesia tak terkecuali didaerah perantauan yai tu di Perumahan Total Persada Kota Tangerang. Bagi masyarakat Batak Dalihan Na Tolu adalah falsafah hidup yang tidak akan pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Berdasarkan latar belakang yang ada muncul pertanyaan yaitu (1) Bagaimana kewenangan dalihon na tolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat masyarakat Batak Toba di Perumahan Total Persada Kota Tangerang ?, (2) Bagaimanakah bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh Dalihon na tolu terhadap pelaku tindak pidana adat pada masyarakat batak perantauan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang ? Dalam hal penyusunan skripsi ini, sekaligus untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Total Persada Kota Tangerang sebagai lokasi penelitian penulis. Di mana terdapat beberapa kasus ataupun tindak pidana adat yang diselesaikan oleh Dalihan Natolu. Maka dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis empiris (sosiologis) yaitu melalui penelitian lapangan dengan mendatangi langsung masyarakat adat setempat, serta dalam hal pengumpulan data adalah dengan field research yaitu mengadakan wawancara dengan penatua adat, serta library research yaitu dengan menggunakan sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, juga media cetak lainnya. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas dimana Dalihan Na tolu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, khususnya menyangkut delik aduan seperti perzinahan, kekerasan yang diamanatkan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti pencurian.Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya dihadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya yang dikeluarakan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.

1.  UEU-Undergraduate-10574-cover.Image.Marked.pdf - 246 KB
2.  UEU-Undergraduate-10574-pengesahan.Image.Marked.pdf - 537 KB
3.  UEU-Undergraduate-10574-persetujuan.Image.Marked.pdf - 464 KB
4.  UEU-Undergraduate-10574-pernyataan.Image.Marked.pdf - 433 KB
5.  UEU-Undergraduate-10574-persembahan.Image.Marked.pdf - 220 KB
6.  UEU-Undergraduate-10574-publikasi.Image.Marked.pdf - 570 KB
7.  UEU-Undergraduate-10574-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 285 KB
8.  UEU-Undergraduate-10574-abstrak.Image.Marked.pdf - 214 KB
9.  UEU-Undergraduate-10574-daftar isi.Image.Marked.pdf - 334 KB
10.  UEU-Undergraduate-10574-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 279 KB
11.  UEU-Undergraduate-10574-lampiran.Image.Marked.pdf - 2217 KB
12.  UEU-Undergraduate-10574-bab 1.Image.Marked.pdf - 413 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERKARA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No.231/Pdt.G/2006/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.63/G/2006/PTUN.Bdg,
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ