PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.3/PID.SUS.ANAK/2014/PN.DPS)

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkotika melibatkan semua kalangan termasuk pada anak-anak Prosedur penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang mengacu kepada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 7 yang seharusnya dalam usia anak tersebut masuk ke tahap diversi. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Narkoba sendiri diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 untuk kasus ini narkotika yang digunakan adalah jenis sabu yang berbahan dasar dari zat kimia yang diatur dalam pasal 112 undang-undang No. 35 tahun 2009. Untuk para penyalahgunaan terhadap anak diharuskan menjalani proses rehabilitasi yang diatur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bagi pencandu narkotika yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkotika terhadap anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitsi social dengan mendasari pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak sebagaimana diartikan bahwa seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun adalah anak, dan berhak untuk mendapatkan proses Diversi yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012 dengan pertimbangan anak masih dibawah umur dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana agar anak tidak merasa tertekan dalam masa proses peradilan. Namun Proses pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi medis yang dilakukan oleh yayasan dan rumah sakit atau rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh menteri sosial, yaitu : Balai Permasyarakatan ( BAPAS ) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ).

1.  UEU-Undergraduate-10887-cover.Image.Marked.pdf - 230 KB
2.  UEU-Undergraduate-10887-pengesahan.Image.Marked.pdf - 589 KB
3.  UEU-Undergraduate-10887-persetujuan.Image.Marked.pdf - 530 KB
4.  UEU-Undergraduate-10887-pernyataan.Image.Marked.pdf - 302 KB
5.  UEU-Undergraduate-10887-publikasi.Image.Marked.pdf - 671 KB
6.  UEU-Undergraduate-10887-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 335 KB
7.  UEU-Undergraduate-10887-abstrak.Image.Marked.pdf - 335 KB
8.  UEU-Undergraduate-10887-daftar isi.Image.Marked.pdf - 338 KB
9.  UEU-Undergraduate-10887-lampiran.Image.Marked.pdf - 564 KB
10.  UEU-Undergraduate-10887-bab 1.Image.Marked.pdf - 560 KB
11.  UEU-Undergraduate-10887-Daaftar pustaka.Image.Marked.pdf - 528 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN