PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (NOODWEER) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 109/PID.B/2015/PN.BLA)

Pasal-pasal dalam KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda merupakan bentuk kodifikasi pemberlakuan peraturan Pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia pada jaman penjajahan melalui sistem kodifikasi dan berdasarkan UUD 1945 KUHP masih dianggap berlaku dan digunakan sebagai dasar aturan pidana secara umum tanpa ada penjelasan lebih lanjut terhadap setiap pasal-pasalnya. Salah satunya contoh penerapan KUHP yang masih berlaku ada dalam Pasal 49 KUHP yaitu mengenai Noodweer. Noodweer adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang menyangkut harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut atau dengan kata lain disebut juga dengan istilah �Bela Paksa�. Noodweer diatur dalam KUHP pada Pasal 49. Noodweer termasuk dalam alasan peniadaan pidana, yaitu suatu alasan yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah melakukan tindakan pidana. Namum untuk menggunakan Noodweer, seseorang haruslah mengerti benar apa itu Noodweer dan apa saja syarat-syaratnya. Secara garis besar syaratsyarat Noodweer ialah : (1) adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, (2) adanya serangan yang bersifat seketika, (3) Pembelaan yang dilakukan harus bersifat perlu. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan datadata yang didapat melalui studi kepustakaan. Adapun sifat penulisan dari skripsi ini bersifat deskriptif. Dan pada skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa Herning Kurniawati yang melakukan pembelaan terpaksa dari korban Marjono dimana dalam kronologis perkara, awalnya korban mulai melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada terdakwa diantaranya dengan menjambak rambut, menampar pipi, menendang perut, menendang bokong, selanjutnya korban mencekik leher terdakwa. Terdakwa yang merasa jiwanya terancam kemudian mengambil sebuah pisau yang berada didekatnya dan terjadi saling tarik menarik dan tanpa sengaja menggores perut sebelah kanan korban kemudian terdakwa mengenai dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka terbuka sehingga korban meninggal dunia. Dalam persidangan terdakwa berdalih menikam korban dengan alasan pembelaan terpaksa agar dapat membebaskan dirinya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut fakta persidangan terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi Noodweer sehingga Majelis Hakim memutus terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora.

1.  UEU-Undergraduate-11067-cover.Image.Marked.pdf - 219 KB
2.  UEU-Undergraduate-11067-pengesahan.Image.Marked.pdf - 470 KB
3.  UEU-Undergraduate-11067-persetujuan.Image.Marked.pdf - 484 KB
4.  UEU-Undergraduate-11067-pernyataan.Image.Marked.pdf - 464 KB
5.  UEU-Undergraduate-11067-publikasi.Image.Marked.pdf - 569 KB
6.  UEU-Undergraduate-11067-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 340 KB
7.  UEU-Undergraduate-11067-abstrak.Image.Marked.pdf - 330 KB
8.  UEU-Undergraduate-11067-daftar isi.Image.Marked.pdf - 440 KB
9.  UEU-Undergraduate-11067-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 294 KB
10.  UEU-Undergraduate-11067-lampiran.Image.Marked.pdf - 728 KB
11.  UEU-Undergraduate-11067-bab 1.Image.Marked.pdf - 432 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ