ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Di negara Indonesia yang merupakan suatu negara hukum yang demokratis, setiap produk pemerintahan harus mendapat kontrol dari masyarakat. Salah satu mekanisme kontrol warga negara terhadap pemerintahan yaitu judicial review yang merupakan kewenangan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada lembaga yudikatif. Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap materi muatannya yang disebut dengan pengujian materiil, maupun terhadap pembentukannya yang disebut dengan pengujian formil. Semenjak diputuskannya perubahan ketiga UUD NRI 1945, konstitusi negara Indonesia secara resmi telah memberikan wewenang kepada lembaga yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai bagaimana kewenangan MA untuk melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena penulis melihat bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan MA tersebut beserta hukum acaranya. Padahal apabila melihat kecenderungan pengajuan permohonan judicial review ke MA, terdapat peningkatan jumlah permohonan judicial review yang cukup signifikan tiap tahunnya. Beranjak dari hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisis bagaimanakah kewenangan MA dalam melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan pasca Perubahan UUD NRI 1945, dan bagaimanakah hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan judicial review di MA tersebut. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum normatif, sedangkan bahan-bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penelitian ini pada akhirnya dapat diketahui bahwa kewenangan atributif MA dalam melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan pasca Perubahan UUD NRI 1945 adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang lingkup wewenangnya meliputi wewenang menguji secara materiil dan wewenang menguji secara formil. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pemeriksaan pada tingkat kasasi dan melalui permohonan langsung ke MA. Lalu hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di MA yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31A UU 3/2009 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Perma 1/2011. Adapun terkait pengaturan mengenai wewenang MA tersebut beserta hukum acaranya, terdapat beberapa problematika yang ditemukan oleh penulis yaitu antara lain bahwa telah terjadi konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal, dan telah terjadi kekosongan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-11096-cover.Image.Marked.pdf - 149 KB
2.  UEU-Undergraduate-11096-pengesahan.Image.Marked.pdf - 645 KB
3.  UEU-Undergraduate-11096-pernyataan.Image.Marked.pdf - 556 KB
4.  UEU-Undergraduate-11096-persetujuan.Image.Marked.pdf - 574 KB
5.  UEU-Undergraduate-11096-publikasi.Image.Marked.pdf - 505 KB
6.  UEU-Undergraduate-11096-abstrak.Image.Marked.pdf - 209 KB
7.  UEU-Undergraduate-11096-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 259 KB
8.  UEU-Undergraduate-11096-daftar isi.Image.Marked.pdf - 233 KB
9.  UEU-Undergraduate-11096-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 280 KB
10.  UEU-Undergraduate-11096-bab1.Image.Marked.pdf - 522 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI