SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/PID.SUS-ANAK/2014,PN.SLW)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2014,PN.Slw), apakah sanksi pidana sesuai dengan nilai�nilai keadilan bagi pelaku, bagaimanakah Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan, untuk mengetahui apakah putusan nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw, sudah sesuai dengan nilai�nilai keadilan bagi pelaku, untuk memberikan gambaran tentang Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan. Dalam penelitian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2014,PN.Slw), merupakan suatu penelitian normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap�tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak�hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Anak adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang berperan serta dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah adil atau tidak penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak, dan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan, bagi penulis majelis hakim kurang tepat menjatuhkan vonis tersebut karena mengingat terdakwa adalah seorang anak dan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas tertera rentetan vonis pidana bagi terdakwa anak, seharusnya anak tersebut bisa divonis pidana peringatan atau melaksanakan rehabilitas mengingat adapula fakta persidangan non-yuridis yang bisa menjadi dasar dalam menjatuhi putusan terhadap kasus anak tersebut. Kehadiran Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berkaitan dengan diversi anak dalam peradilan anak, LPKS ini merupakan tempat rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya di Indonesia sudah mulai di buat di tiap daerah mengingat kasus anak menyeluruh di Indonesia .

1.  UEU-Undergraduate-11350-cover.Image.Marked.pdf - 269 KB
2.  UEU-Undergraduate-11350-pengesahan.Image.Marked.pdf - 893 KB
3.  UEU-Undergraduate-11350-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1762 KB
4.  UEU-Undergraduate-11350-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1510 KB
5.  UEU-Undergraduate-11350-publikasi.Image.Marked.pdf - 370 KB
6.  UEU-Undergraduate-11350-abstrak.Image.Marked.pdf - 335 KB
7.  UEU-Undergraduate-11350-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 343 KB
8.  UEU-Undergraduate-11350-daftar isi.Image.Marked.pdf - 443 KB
9.  UEU-Undergraduate-11350-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 260 KB
10.  UEU-Undergraduate-11350-lampiran.Image.Marked.pdf - 697 KB
11.  UEU-Undergraduate-11350-motto.Image.Marked.pdf - 329 KB
12.  UEU-Undergraduate-11350-bab1.Image.Marked.pdf - 578 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN