PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) (PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2015/PN.NIAGA.JKT.PST JO NOMOR 78/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)

Pembatalan Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/PKPU/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst)�. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam PKPU, perdamaian merupakan inti dari PKPU. Perjanjian perdamaian yang dibuat merupakan kesepakatan Debitor dan Kreditor yang kadangkala diingkari oleh Debitor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana akibat hukumnya jika Debitor yang dalam PKPU tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian padahal telah ditetapkan jangka waktu pembayaran utangnya dan (2) apakah langkah hukum yang harus dilakukan Kreditor terhadap pelanggaran isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahan hukum sekunder dan bahan ukum tersier, hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perjanjian Perdamaian dalam PKPU merupakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi yang wajib ditaati oleh debitor dan kreditor yang apabila tidak dilaksanakan mempunyai akibat hukum. Kesimpulan: 1) Akibat hukum terhadap Debitor yang tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian dapat diajukan pembatalan perjanjian perdamaian oleh Kreditor ke Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan menyatakan membatalkan Perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit selanjutnya kepailitan dibuka kembali; 2) Langkah hukum yang dilakukan oleh Kreditor yaitu a) mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Niaga; b) Debitor membuktikan perdamaian telah terpenuhi; c) pengadilan memberikan kelonggaran kepada Debitor memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari; d) dinyatakan pailit disertai perintah untuk membuka kembali kepailitan, menunjuk Hakim Pengawas, Kurator, dan Panitia Kreditor. Saran: 1) Kreditor maupun Debitor harus memahami isi perjanjian yang telah disepakati; 2) Pembentuk undang-undang agar membuat pengaturan dalam undang-undang kepailitan agar pengurus tetap mengawasi jalannya pelaksanaan perdamaian atau dibentuknya pengawas pelaksanaan perdamaian.

1.  UEU-Undergraduate-11446-cover.Image.Marked.pdf - 142 KB
2.  UEU-Undergraduate-11446-pengesahan.Image.Marked.pdf - 267 KB
3.  UEU-Undergraduate-11446-pernyataan.Image.Marked.pdf - 249 KB
4.  UEU-Undergraduate-11446-persetujuan.Image.Marked.pdf - 234 KB
5.  UEU-Undergraduate-11446-abstrak.Image.Marked.pdf - 139 KB
6.  UEU-Undergraduate-11446-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 146 KB
7.  UEU-Undergraduate-11446-daftar isi.Image.Marked.pdf - 146 KB
8.  UEU-Undergraduate-11446-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 137 KB
9.  UEU-Undergraduate-11446-putusan.Image.Marked.pdf - 745 KB
10.  UEU-Undergraduate-11446-bab1.Image.Marked.pdf - 193 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN