TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017)

Skripsi ini berjudul Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel. Tanggal 29 September 2017). Penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan, namun setelah permohonan KomJen Pol (Pur) Budi Gunawan di praperadilan tentang keabsahan Penetapan Tersangka dikabulkan, lalu diperkuat oleh Putusan MK No. 21/PUUXII/ 2014, maka penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan. Permasalahan pertama adalah, Penetapan tersangka bukan merupakan upaya paksa, seperti yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP, dan sebagai Negative Legislator, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat membatalkan Undang-Undang bukan sebagai pembentuk Undang-Undang, akibatnya terjadi kekosongan hukum pasca penerapannya. Permasalahan kedua, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianulir oleh praperadilan perkara Setya Novanto dengan alasan penetapan tersangka dilakukan diawal penyidikan, pasalnya Hakim mengambil pertimbangan ahli hukum acara pidana, sedangkan KPK sebagai Lex Specialis di pasal 44 Undang-Undang KPK, penetapan tersangka dapat dilakukan pada awal penyidikan, berbeda dengan penetapan tersangka dalam KUHAP, dimana penetapan tersangka dilakukan pada akhir penyidikan. Metode Penulisan yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam perundangundangan. Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan masih dianggap bertentangan dengan asas legalitas, dan pembentukan Undang-Undang seharusnya dilaksanakan oleh DPR bersama Pemerintah, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Sedangkan pengajuan praperadilan penetapan tersangka kepada Setya Novanto sudah dilakukan sesuai prosedur menurut Undang-Undang. Seharusnya MK merekomendasikan DPR dan Pemerintah untuk merevisi atau membuat Undang-Undang baru tentang praperadilan, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penerapan praperadilan penetapan tersangka. Bilamana dalam sidang praperadilan tindak pidana korupsi, sudah seharusnya hakim, para pihak, dan saksi ahli mempunyai pemahaman yang sama bahwa KPK memiliki kewenangan khusus yang berbeda dengan KUHAP, yang diatur dalam Undang-Undang KPK.

1.  UEU-Undergraduate-11497-cover.Image.Marked.pdf - 149 KB
2.  UEU-Undergraduate-11497-pengesahan.Image.Marked.pdf - 449 KB
3.  UEU-Undergraduate-11497-persetujuan.Image.Marked.pdf - 412 KB
4.  UEU-Undergraduate-11497-pernyataan.Image.Marked.pdf - 438 KB
5.  UEU-Undergraduate-11497-publikasi.Image.Marked.pdf - 486 KB
6.  UEU-Undergraduate-11497-daftar isi.Image.Marked.pdf - 508 KB
7.  UEU-Undergraduate-11497-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 232 KB
8.  UEU-Undergraduate-11497-lampiran.Image.Marked.pdf - 2446 KB
9.  UEU-Undergraduate-11497-bab 1.Image.Marked.pdf - 570 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN