PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT X DALAM PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN PERTAMA (KASUS BAYI DEBORA DI JAKARTA)

Maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan serta pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur. Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik (dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam doktrin kesehatan, hukum tanggung jawab rumah sakit dikenal dengan ajaran vicarious liability atau respondeat superior, yang artinya tanggung jawab dalam pelayanan medik tidak hanya di fokuskan pada tenaga medis atau nonmedisnya saja melainkan telah diperluas pada tanggung jawab rumah sakit. Penelitian ini berlatar belakang mengenai pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam menangani Pasien gawat darurat dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan korban atau keluarga korban yang tidak mendapat pelayanan maksimal sehingga menyebabkan kematian. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai prosedur penanganan pertama terhadap pasien gawat darurat menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit serta bagaimana Menjelaskan pertanggungjawaban Rumah Sakit yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang memerlukan pertolongan pertama dalam kasus Debora ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis yuridis dengan penelitian normatif. Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan maupun para medis lainnya di rumah sakit yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, dengan dasar (a) secara yuridis normatif, (b) yuridis doktrinal, (c) yuridis teoritis yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPerdata, dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit, dan standar operasional prosedur dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin respondeat superior, dan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty to care) dan rumah sakit sebagai korporasi Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien/keluarga pasien terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat praktik kedokteran yang mereka anggap tidak tepat dapat mengadukan kasusnya melalui MKDKI, yang merupakan jalur non-litigasi. Selain melalui jalur non-litigasi,dan tidak tertutup kemungkinan untuk sekaligus menempuh jalur litigasi, yaitu melalui jalur perdata atau pidana.

1.  UEU-Undergraduate-11576-cover.Image.Marked.pdf - 500 KB
2.  UEU-Undergraduate-11576-pengesahan.Image.Marked.pdf - 410 KB
3.  UEU-Undergraduate-11576-persetujuan.Image.Marked.pdf - 419 KB
4.  UEU-Undergraduate-11576-pernyataan.Image.Marked.pdf - 430 KB
5.  UEU-Undergraduate-11576-publikasi.Image.Marked.pdf - 480 KB
6.  UEU-Undergraduate-11576-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 271 KB
7.  UEU-Undergraduate-11576-abstrak.Image.Marked.pdf - 268 KB
8.  UEU-Undergraduate-11576-daftar isi.Image.Marked.pdf - 260 KB
9.  UEU-Undergraduate-11576-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 481 KB
10.  UEU-Undergraduate-11576-bab 1.Image.Marked.pdf - 443 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN