KEDUDUKAN HUKUM RUMAH DINAS PT.KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 120 K/PDT/2017)

Penertiban aset-aset yang dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia memunculkan masalah-masalah di tengah masyarakat yang hingga saat ini juga belum menemukan penyelesaian diantara kedua belah pihak. Salah satu terjadinya sengketa rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia adalah kasus putusan Nomor 120 K/Pdt/2017 dimana PT. Kereta Api Indonesia melakukan eksekusi rumah dinas secara paksa tanpa adanya surat perintah dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status tanah rumah dinas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bagaimana kedudukan hukum rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 120 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum rumah dinas yang menjadi obyek sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Yuniarti selaku ahli waris Almarhum Kadar Slamet sebagai staf karyawan yang semasa hidupnya bekerja pada perusahaan PT.Kereta Api Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis nromatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, hasil analisis terhadap studi kasus ini adalah status rumah dinas dalam putusan Nomor 120 K/Pdt/2017 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa pegawai negeri yang tidak aktif lagi menjabat atau pensiun harus mengosongkan rumah dinas dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara dinyatakan bahwa pensiunan beserta ahli waris dapat mengalihkan hak atas rumah dinas dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kedudukan hukum rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 120 K/Pdt/2017 adalah rumah dinas tersebut merupakan rumah negara golongan III. Dimana rumah dinas ini adalah rumah negara yang dikuasakan kepada PT.Kereta Api Indonesia untuk menyediakan fasilitas perumahan dinas kepada pegawai negeri yang bekerja kepada PT. Kereta Api Indonesia dengan berlandaskan Hak Pakai.

1.  UEU-Undergraduate-11584-cover.Image.Marked.pdf - 235 KB
2.  UEU-Undergraduate-11584-pengesahan.Image.Marked.pdf - 208 KB
3.  UEU-Undergraduate-11584-persetujuan.Image.Marked.pdf - 192 KB
4.  UEU-Undergraduate-11584-pernyataan.Image.Marked.pdf - 202 KB
5.  UEU-Undergraduate-11584-publikasi.Image.Marked.pdf - 255 KB
6.  UEU-Undergraduate-11584-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 276 KB
7.  UEU-Undergraduate-11584-abstrak.Image.Marked.pdf - 275 KB
8.  UEU-Undergraduate-11584-daftar isi.Image.Marked.pdf - 280 KB
9.  UEU-Undergraduate-11584-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 211 KB
10.  UEU-Undergraduate-11584-putusan kasasi.Image.Marked.pdf - 364 KB
11.  UEU-Undergraduate-11584-putusan pengadilan negeri.Image.Marked.pdf - 895 KB
12.  UEU-Undergraduate-11584-bab 1.Image.Marked.pdf - 472 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN