PENAMBAHAN SITA JAMINAN ATAS HAK TANGGUNGAN YANG EKSEKUSINYA BELUM MENCUKUPI UNTUK PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1901/PDT.G/2016/PA.JS)

Suatu Bank memiliki fungsi salah satunya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam menyalurkan kredit, maka bank sebagai kreditur akan memerlukan suatu jaminan dalam bentuk aset tetap (salah satunya tanah) untuk menjamin debitur dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya. Adapun tanah yang diberikan debitur dapat merupakan milik sendiri dan atau pihak ketiga. Terhadap tanah ini akan dilakukan pengikatan dengan cara hak tanggungan yang diatur di dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai konstruksi hukum (kedudukan), tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai pemilik hak atas tanah, serta bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi hak tanggungan milik pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini, maka teknik analisis bahan penelitian akan menggunakan metode normatif. Sedangkan penafsiran bahan- bahan penelitian dan pengambilan kesimpulan akan menggunakan metode penafsiran hukum secara konstekstual dan metode berfikir deduktif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Hak Tanggungan atas tanah ini mengikat secara hukum atas perbuatan perikatan yang dibuat oleh debitur dan kreditur dengan konsekuensi kehilangan aset milik pihak ketiga jika debitur mengalami wanprestasi. Kehilangan aset ini dikarenakan Bank harus melakukan lelang terhadap aset tersebut guna melunasi seluruh hutang debitur kepada Bank. Tujuan sita jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga. Inilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

1.  UEU-Undergraduate-11589-cover.Image.Marked.pdf - 227 KB
2.  UEU-Undergraduate-11589-pengesahan.Image.Marked.pdf - 564 KB
3.  UEU-Undergraduate-11589-persetujuan.Image.Marked.pdf - 530 KB
4.  UEU-Undergraduate-11589-pernyataan.Image.Marked.pdf - 573 KB
5.  UEU-Undergraduate-11589-publikasi.Image.Marked.pdf - 671 KB
6.  UEU-Undergraduate-11589-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 396 KB
7.  UEU-Undergraduate-11589-abstrak.Image.Marked.pdf - 318 KB
8.  UEU-Undergraduate-11589-daftar isi.Image.Marked.pdf - 399 KB
9.  UEU-Undergraduate-11589-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 378 KB
10.  UEU-Undergraduate-11589-putusan.Image.Marked.pdf - 0 KB
11.  UEU-Undergraduate-11589-bab 1.Image.Marked.pdf - 476 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN