TINJAUAN ATAS HAK ANAK PEKERJA MIGRAN DAN PERLINDUNGANNYA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA (SUATU STUDI KEP

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, kemudian Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Pekerja Migran tersebut. Pada kenyataannya, jika dilihat banyak sekali pelanggaran yang tidak hanya menimpa pekerja migran tapi juga anggota keluarganya, anak merupakan bagian dari anggota keluarga itu sendiri. Anak adalah mahkluk hidup yang memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa pada umunya, tidak dibeda-bedakan antara anak dari pekerja migran atau bukan, seorang anak tetaplah seorang anak. Di Indonesia, anak pekerja migran mendapatkan fasilitas untuk memperoleh pendidikan apalagi ditunjamg dengan gaji dari pekerja migran yang relatif tinggi. Ini berbanding terbalik dengan anak dari pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, ini dapat dilihat pada kondisi anak pekerja migran di Sabah, Malaysia. Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak seluruh warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi, tidak terkecuali anak dari pekerja migran. Terkait dengan kondisi anak pekerja migran di Indonesia dan Sabah, Malaysia tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan atas hak-hak anak pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak anak pekerja migran khususnya pendidikan terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif yang mana memiliki kensekuensi penulis melakukan suatu Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hak-hak anak pekerja migran yang telah diatur dalam konvensi Pekerja Migran tidak akan berjalan dengan baik jika tidak direalisasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan di dalamnya. Terkait dengan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia tahapan yang dapat dibangun adalah meminta pemerintah Malaysia menyetujui juga dapat meratifikasi konvensi PBB nomor 158 atau setidak-tidaknya pihak Indonesia dapat menegosiasi dan menjalin kerjasama antara pemerintah dan negara tujuan (Malaysia) dalam pemenuhan hak pekerja migran dan keluarganya khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. Mengingat Malaysia belum meratifikasi konvensi tersebut. Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak pekerja migran tidak cukup dengan pembuatan undangundang saja tapi harus dibarengi dengan tindakan yang konkrit, mengupayakan berbagai cara dengan membuat perjanjian yang lebih mempunyai kekuatan mengikat kedua belahpihak dalam hal ini Indonesia-Malaysia dibandingkan dengan MoU yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Sehingga, jika ada yang melanggar dapat diberikan sanksi.

1.  UEU-Undergraduate-116-COVER.pdf - 27 KB
2.  UEU-Undergraduate-116-ABSTRAK.pdf - 41 KB
3.  UEU-Undergraduate-116-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 18 KB
4.  UEU-Undergraduate-116-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 535 KB
5.  UEU-Undergraduate-116-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1598 KB
6.  UEU-Undergraduate-116-KATA PENGANTAR.pdf - 42 KB
7.  UEU-Undergraduate-116-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
8.  UEU-Undergraduate-116-BAB I.pdf - 81 KB
9.  UEU-Undergraduate-116-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 47 KB

• Tinjauan Atas Hak Anak Pekerja Migran dan Perlindungannya oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Suatu Studi Kep
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA YANG DITAHAN DENGAN ALASAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT SERTA PROSES PEMBERHENTIAN KERJANYA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.2319/Pid.B/2009/PN.TNG)
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 1694/ PID.B/ 2007/ PN. JKT.PST)
• PENAMBAHAN CORE STABILITY EXERCISE PADA LATIHAN LARI KONVENSIONAL LEBIH EFEKTIF MENINGKATKAN KECEPATAN LARI JARAK PENDEK PADA ANAK SEKOLAH DASAR KELAS 5-6
• HAK-HAK NEGARA TIDAK BERPANTAI TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA ZEE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (Studi Mengenai Hak-hak Negara Tidak Berpantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982)
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 1258 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 1258 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..