TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KREDITOR-KREDITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO (STUDI PUTUSAN NO. 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST. TANGGAL 9 FEBRUARI 2015)

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor berada dalam keadaan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari kreditor dan harta debitor pailit dimasukkan dalam sitaan umum dan akan diurus dan dibereskan oleh Kurator. Dengan dinyatakan pailit badan hukum mempunyai tanggung jawab untuk harus membayar utang kepada para kreditornya. Misalnya kasus antara PT Mandala Airlines dengan para kreditornya. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah tanggung jawab suatu badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditornya yang utangnya telah jatuh tempo? 2) Bagaimanakah akibat hukum bagi badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap para kreditornya dan bagaimana akibat hukum bagi pemegang saham dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN/JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2015? Penelitian ini menggunakan metodeologi dengan tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analistis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer UU. No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Putusan pailit adalah putusan yang mengandung tanggung jawab debitor pailit terhadap para kreditornya. Kesimpulan: Dengan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan perseroan tersebut menjadi boedel pailit karena harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan para kreditor. Sehingga pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam Perseroan Terbatas dimana secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Saran: Agar dalam peraturan perundangan, baik UUPT maupun UU Kepailitan PKPU dibuat ketentuan perluasan tanggung jawab agar pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya atas kepailitan perseroan.

1.  UEU-Undergraduate-11706-cover.Image.Marked.pdf - 213 KB
2.  UEU-Undergraduate-11706-pengesahan.Image.Marked.pdf - 317 KB
3.  UEU-Undergraduate-11706-persetujuan.Image.Marked.pdf - 307 KB
4.  UEU-Undergraduate-11706-pernyataan.Image.Marked.pdf - 312 KB
5.  UEU-Undergraduate-11706-publikasi.Image.Marked.pdf - 345 KB
6.  UEU-Undergraduate-11706-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 386 KB
7.  UEU-Undergraduate-11706-abstrak.Image.Marked.pdf - 319 KB
8.  UEU-Undergraduate-11706-daftar isi.Image.Marked.pdf - 321 KB
9.  UEU-Undergraduate-11706-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 331 KB
10.  UEU-Undergraduate-11706-lampiran.Image.Marked.pdf - 11130 KB
11.  UEU-Undergraduate-11706-bab 1.Image.Marked.pdf - 589 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH