IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji, dan mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara wawancara dengan narasumber dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pasal 256 huruf d UU MD3. Namun demikian temuan DPD yang tertuang dalam bentuk Keputusan DPD sudah tepat, dan bentuk keputusan yang di keluarkan oleh DPD harus mempunyai konsekuensi hukum yang dapat di taati oleh pemerintah artinya apabila pemerintah tidak mentaati keputusan DPD berarti pemerintah mengabaikan amanah yang di berikan oleh konstitusi. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji adalah tidak ada kewajiban bagi Komisi Pengawas Haji Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada DPD. Selain daripada itu, lemahnya peran DPD dalam hal pembentukan RUU, pengawasan dan anggaran, sehingga peran DPD bisa diibaratkan sebagai �pembantu� DPR dalam pembentukan RUU. Oleh karena itu, perlu dibuatkan suatu aturan khusus terkait dengan tata tertib pengawasan penyelenggaraan ibadah haji antara DPD dengan DPR, sehingga terdapat kesamaan dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD dan DPR untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

1.  UEU-Master-12410-COVER.Image.Marked.pdf - 153 KB
2.  UEU-Master-12410-PENGESAHAN PENELITIAN.Image.Marked.pdf - 755 KB
3.  UEU-Master-12410-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING.Image.Marked.pdf - 126 KB
4.  UEU-Master-12410-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 914 KB
5.  UEU-Master-12410-PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 130 KB
6.  UEU-Master-12410-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 176 KB
7.  UEU-Master-12410-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 128 KB
8.  UEU-Master-12410-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 130 KB
9.  UEU-Master-12410-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 133 KB
10.  UEU-Master-12410-BAB I.Image.Marked.pdf - 269 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN