PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ATAS PENERAPAN PERATURAN INTERNAL UNTUK MENJAMIN OPTIMALISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAK

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Atas Penerapan Peraturan Internal Untuk Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-Hambatan Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit. Metode penelitan ini, menggunakan jenis penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan yang menelaah (terutama) data primer yang dilengkapi pula dengan bahan berupa perundang-undangan maupun hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Hasil pembahasan ini adalah, dewan pengawas di rumah sakit murni asih belum sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan standar dan dewan pengawas yang ada belum dapat memberikan sumbangan positif dalam mewujudkan good governance an clean governance. Dari hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan belum mencerminkan adanya peningkatan kinerja rumah sakit, dengan demikian, dewan pengawas rumah sakit murni asih tidak melaksanakan ketentuan, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit yang menyebutkan salah satu tugas dewan pengawas rumah sakit adalah �mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya�; dan salah satu hambatan yang dialami oleh dewan pengawas rumah sakit untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan kinerja rumah sakit dan penerapan internal (hospital by law) adalah adanya intervensi pemilik rumah sakit. Hal ini disebabkan karena adanya sikap kehati-hatian yang berlebihan dari pemilik rumah sakit, yang terkadang secara tidak sadar dapat menyebabkan tidak adanya peningkatan kinerja rumah sakit dan karyawan pada umumnya dan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien khususnya, tentunya akan menghambat perkembangan rumah sakit, dewan pengawas telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 peraturan internal (hospital by law) rumah sakit Murni Asih.

1.  UEU-Master-12418-COVER.Image.Marked.pdf - 219 KB
2.  UEU-Master-12418-LEMBAR PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 371 KB
3.  UEU-Master-12418-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 420 KB
4.  UEU-Master-12418-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 340 KB
5.  UEU-Master-12418-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 275 KB
6.  UEU-Master-12418-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 259 KB
7.  UEU-Master-12418-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 338 KB
8.  UEU-Master-12418-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 214 KB
9.  UEU-Master-12418-BAB 1.Image.Marked.pdf - 476 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD