ANALISIS KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PENARIKAN SEPIHAK OLEH LEASING TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penyelesaiam sengketa dalam praktek perjanjian lembaga sewa guna memiliki posisi yang kuat bila di bandingkan dengan pembeli. Maka dibuatlah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang- Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Kasuskasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang ditawarkan, informasi hadiah yang menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat merugikan konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Berkaitan dengan aspek hukum perdata mengenai perlindungan konsumen, ternyata telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Khusus penyelesaian sengketa diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; Ayat (2). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; Ayat (3). Penyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagaiman dimaksudkan pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Konsumen yang berprofesi sebagai tukang becak, membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki hitam. Selanjutnya konsumen atas nama Suaeb; berumusia 45 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta yang berdomisili Kampung Soka, RT/RW. 05/03 Desa Cukanggali, Kecamatan Curuk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten meminjamkan identitasnya untuk kepentingan LAS dalam mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT. WOM. Hal ini bisa terjadi karena fasilitasi yang diberikan oleh Nur Anisa, sales perusahaan motor tersebut. Penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak �Debt collector� bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan aturan di atas. Bahkan tindakan tersebut justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana, yaitu perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.  UEU-Master-12420-COVER.Image.Marked.pdf - 232 KB
2.  UEU-Master-12420-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 186 KB
3.  UEU-Master-12420-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 173 KB
4.  UEU-Master-12420-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 129 KB
5.  UEU-Master-12420-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 329 KB
6.  UEU-Master-12420-HALAMAN MOTTO.Image.Marked.pdf - 187 KB
7.  UEU-Master-12420-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 211 KB
8.  UEU-Master-12420-BAB 1.Image.Marked.pdf - 459 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD