ANALISA YURIDIS EKSEKUSI OLEH KREDITUR TANPA JURUSITA TERHADAP BENDA OBJEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA FIDUSIA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO. 02/PDT.G/2012/PN.KDR)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Diantara lembaga jaminan yang telah ada yaitu lembaga jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia, Lembaga Jaminan Fidusia merupakan alternatif yang baik Benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur fidusia sehingga tetap dapat dipergunakan untuk tetap menjalankan usahanya. Pihak lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengaman bagi lembaga pembiayaan akan sulit menghindari resiko yang akan timbul sebagai akibat dari kreditur yang wanprestasi. Namun bagi lembaga pembiayaan terkadang tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut dengan alasan yang beragam. Dalam hal tersebut dapat merugikan kepada kreditur karena, bila debitur wanprestasi maka kreditur akan sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan debitur mengalihkan jaminan objek tersebut kepada pihak ketiga, sehingga kreditur tidak dapat melakukan eksekusi maka kreditur harus melakukan gugatan kepada debitur pada Pengadilan Negeri. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka dengan penggunaan lembaga jaminan fidusia ini kreditur fidusia menjadi lebih terjamin dimana debitur fidusia ini tidak dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia apabila jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan ke-Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia karena dengan pendaftaran tersebut akan lahir jaminan fidusia yang juga memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait dengan benda jaminan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Jaminan khususnya mengenai ekseskusi oleh kreditur tanpa jurusita terhadap benda objek perjanjian pembiayaan secara fidusia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

1.  UEU-Undergraduate-13044-cover.Image.Marked.pdf - 301 KB
2.  UEU-Undergraduate-13044-pengesahan.Image.Marked.pdf - 250 KB
3.  UEU-Undergraduate-13044-pernyataan.Image.Marked.pdf - 241 KB
4.  UEU-Undergraduate-13044-persetujuan.Image.Marked.pdf - 257 KB
5.  UEU-Undergraduate-13044-abstrak.Image.Marked.pdf - 244 KB
6.  UEU-Undergraduate-13044-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 312 KB
7.  UEU-Undergraduate-13044-daftar isi.Image.Marked.pdf - 391 KB
8.  UEU-Undergraduate-13044-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 300 KB
9.  UEU-Undergraduate-13044-lampiran putusan MA.Image.Marked.pdf - 578 KB
10.  UEU-Undergraduate-13044-bab1.Image.Marked.pdf - 602 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN