ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG BERLANDASKAN YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 111/ PID.SUS/ 2017/ PN.SAG)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag., Kalimantan Barat, yang menjatuhkan putusan terhadap Fidelis Arie menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja untuk mengobati istrinya, dengan vonis 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 1 bulan. Sedangkan, menurut penulis bahwa putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dalam menerapkan hukuman terhadap Fidelis Arie, karena dalam melakukan perbuatannya sangat jelas tidak terdapat unsur kejahatan melainkan mutlak untuk hal yang positif dengan mengobati istrinya. Kemudian dalam amar putusannya dijelaskan bahwa vonis Hakim pada kasus Fidelis Arie dijatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam ketentuan pasal 116 ayat (1) UU. Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag., diperlukan guna mengidentifikasi apakah dasar pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum progresif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mensistematisasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG dalam memutus perkara Fidelis Arie terkait penyalahgunaan ganja untuk mengobati istrinya, karena pada pokok perkara ini Fidelis Arie melakukan tidak didasari dengan motif kejahatan, dan Hakim memberi sanksi pidana dibawah pidana minimum khusus yang terdapat dalam UU. Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus terhadap objek serta bahan pustaka yang mengkaji tentang hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Fidelis Arie ini tidaklah sesuai dengan hukum progresif di Indonesia dikarenakan Hakim lebih menitikberatkan kasus pada aspek hukum positivisme saja dan tidak konsisten dalam menerapkan asas keadilan serta kemanusiaan, karena Fidelis Arie dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan ganja ini tidak didasari dengan niat jahat dan tidak diperjual-belikan untuk keuntungan materi dirinya sendiri. Dalam hal ini, seharusnya alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fidelis Arie memberi sanksi pidana adalah memberikan pembelajaran bukan pembalasan (kurungan penjara), namun pada prinsipnya pada proses pemeriksaan pelaku, tentu itu sudah merupakan pembelajaran bagi terdakwa Fidelis Arie.

1.  UEU-Undergraduate-13094-COVER.Image.Marked.pdf - 309 KB
2.  UEU-Undergraduate-13094-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 327 KB
3.  UEU-Undergraduate-13094-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 326 KB
4.  UEU-Undergraduate-13094-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 333 KB
5.  UEU-Undergraduate-13094-HALAMAN PERNYATAAN PERSEJUTUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 375 KB
6.  UEU-Undergraduate-13094-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 218 KB
7.  UEU-Undergraduate-13094-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 333 KB
8.  UEU-Undergraduate-13094-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 258 KB
9.  UEU-Undergraduate-13094-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 607 KB
10.  UEU-Undergraduate-13094-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 652 KB
11.  UEU-Undergraduate-13094-putusan NO 111-Pid.Sus-2017-PN.Sag.Image.Marked.pdf - 705 KB
12.  UEU-Undergraduate-13094-BABI.Image.Marked.pdf - 657 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN