TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)

Sebagai anggota TNI seharusnya bisa menjaga sikap ditengah masyarakat, dengan tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dari kesatuan Kodim 0503 / JB Sekarang Pama Korem 052 / Wijaya Krama bernama Nengkin SH NRP. 598969 dengan pangkat Kapten Inf yang menjabat sebagai Danramil 06 Kalideres Sekarang Pama Korem 052 / Wijaya Krama dengan melakukan tindak pidana penipuan. Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus dengan hukuman 3 bulan penjara. Untuk memberikan rasa adil, setiap warga negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini memfoluskan pada 2 ( dua ) permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi a) Bagaimana penerapan hukuman tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap pelaku yang merupakan anggota Militer dalam putusan Nomor 271-K/PM II-08ADXI/2014 dikaitkan dengan norma keprajuritan ? b) Apakah putusan pidana 4 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 271-K/PM II-08ADXI/2014 terhadap terdakwa ada unsur pemaafnya? Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif . Hasil penelitiannya adalah: a) Putusan Pengadilan Militer Nomor 271-K/PM II-08/AD/XI/2014 Jakarta yang menjatuhkan vonis terhadap anggota TNI yang melakukan penipuan sesuai Pasal 378 dan menghukum terdakwa hanya 4 bulan penjara merupakan putusan yang sangat ringan, mengingat yang bersangkutan adalah anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan serta pelindung di masyarakat umum, dan sebagai anggota TNI yang juga tunduk terhadap Hukum Displin Militer,di samping melakukan tindak pidana, telah terjadi suatu pembarengan antara suatu tindak pidana dan pelanggaran disiplin militer. Dengan kata lain dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang tunduk pada hukum disiplin, dengan sendirinya telah pula terjadi pelanggaran disiplin militer. Ini berarti bahwa pada seseorang petindak tersebut selalu dapat dijatuhi hukuman disiplin militer, dengan suatu ketentuan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diberhentikan secara tidak hormat. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, b) Berdasarkan penjelasan KUHP di atas terhadap Terdakwa NENGKIN Pangkat Kapten Inf yang dipidana 4 ( empat ) bulan penjara tidak sesuai dan berbeda jauh dari tuntutan dan ancamannya menurut hemat penulis baginya tidak ada alasan pemaaf. Adapun hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim tersebut bukan merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP dan oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Milier Jakarta dalam putusan Nomor 271-K/PM II- 08/AD/XI/2014 perlu disesuaikan dengan alasan meringankan sebagaimana yang diatur dalam KUHP karena hal-hal yang tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-13135-Cover.Image.Marked.pdf - 409 KB
2.  UEU-Undergraduate-13135-Pengesahan.Image.Marked.pdf - 454 KB
3.  UEU-Undergraduate-13135-Persetujuan.Image.Marked.pdf - 428 KB
4.  UEU-Undergraduate-13135-Publikasi.Image.Marked.pdf - 532 KB
5.  UEU-Undergraduate-13135-Pernyataan.Image.Marked.pdf - 449 KB
6.  UEU-Undergraduate-13135-Abstrak.Image.Marked.pdf - 315 KB
7.  UEU-Undergraduate-13135-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 390 KB
8.  UEU-Undergraduate-13135-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 392 KB
9.  UEU-Undergraduate-13135-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 741 KB
10.  UEU-Undergraduate-13135-Lampiran.Image.Marked.pdf - 619 KB
11.  UEU-Undergraduate-13135-Bab1.Image.Marked.pdf - 755 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN